Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penguatan Kapasitas Kelompok Perempuan Pesisir Melalui Diversifikasi Produk Perikanan Prihatini Tui, Fenti; Abdussamad, Juriko; Rahmatiah, Rahmatiah
Empiris Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/ejppm.v3i2.1675

Abstract

Desa Kaidundu merupakan salah satu desa yang berada di kawasan pesisir Teluk Tomini yang memiliki sumber daya perikanan yang cukup melimpah dan mendukung ekonomi masyarakat sekitar maupun ekonomi daerah. Salah satu jenis ikan yang banyak dihasilkan perairan laut desa Kaidundu kecamatan Bulawa kabupaten Bone Bolango adalah cumi-cumi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk pemberdayaan kepada kelompok perempuan pesisir desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan diversifikasi cumi-cumi sebagai produk olahan perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya kaum perempuan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kelimpahan produksi dan penganekaragaman produk perikanan khususnya cumi-cumi. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah hasil perikanan serta meningkatkan keberdayaan kelompok perempuan dalam pengolahan/diversifikasi produk hasil perikanan yaitu sambal cumi yang dikemas praktis dan menarik.    Kaidundu Village is one of the villages in the coastal area of Tomini Bay which has quite abundant fishing resources and supports the economy of the surrounding community and the regional economy. One type of fish that is produced a lot in the sea waters of Kaidundu village, Bulawa subdistrict, Bone Bolango district, is squid. This service activity aims to empower groups of coastal women in Kaidundu Village, Bulawa District, Bone Bolango Regency through socialization, mentoring and diversification of squid as a processed fishery product that can increase community income, especially women. This is done to anticipate the abundance of production and diversity of fishery products, especially squid. The results of this activity are increased knowledge and skills in processing fishery products as well as increasing the empowerment of women's groups in processing/diversifying fishery products, namely squid sauce which is packaged practically and attractively.  
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Sidiki, Yuliana; Tahir, Arifin; Prihatini Tui, Fenti
EDUTECH Vol 12, No 1 (2026): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/edutech.v12i1.27406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabuaten Boalemo. Dilihat dari aspek: (1) akuntabilitas, (2) transparansi, (3) keterbukaan, (4) aturan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Desa Modelomo sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari akuntabilitas, pemerintah desa telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, mengikuti standar operasional prosedur (SOP) serta membuat laporan pertanggungjawaban secara rutin. Namun, masih terdapat aparatur desa yang belum mampu mengoperasikan fasilitas yang tersedia sehingga pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Transparansi juga masih menghadapi kendala, karena kurangnya informasi yang dapat diakses masyarakat mengenai prosedur pelayanan dan persyaratan administrasi. Sementara itu, keterbukaan sudah berjalan baik, terlihat dari adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan pengaduan terhadap pelayanan publik. Aturan hukum telah terlaksana dengan baik, di mana aparatur desa bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku, memanfaatkan aplikasi pengawasan, serta memberikan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi.