Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TONJI
Darnilah, Fitri
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN MENJADI HUTAN TANAMAN INDUSTRI (Studi Kewenangan Penetapan berdasarkan Asas Sentralisasi dan Otonomi Daerah) Darnilah, Fitri
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri, faktor yang mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri,dan pengaturan penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri dimasa yang akan datang. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penulisan normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan undang-undang. teknik penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan secara deduktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan kewenangan penetapan hutan tanaman industri adalah pengaturan kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri yaitu oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan pendampingan berupa pemberian rekomendasi untuk membentuk hutan tanaman industri di suatu kawasan hutan, penetapan ini dalam penerapannya terdapat unsur asas sentralisasi yang mana bertentangan dengan asas desentralisasi otonomi daerah. Yang mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah tersebut adalah karena faktor kewenangan dan ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan. Pengaturan penetapan kawasan hutan ideal sendiri yang pertamana harus dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan yang kedua di desentralisasikannya kewenangan pemerintah daerah sampai ke kabupaten/kota.
Co-Authors