Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Tiopan , Demson
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Indikasi Pelanggaran Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Menyebabkan Masyarakat Menderita Kerugian Alvianisa, Septy; Tiopan , Demson
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.96 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i3.11553

Abstract

Jalan Tol termasuk salah satu infrastruktur beserta dengan fasilitas yang memerlukan manajemen sebagai salah satu aset negara yang dikelola oleh Operator jalan tol. Yang menjadi salah satu kewajiban manajemen dalam mengelolanya yaitu salah satunya menyusun dokumen amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2012 untuk memperoleh izin lingkungan. Tujuan pembangunan jalan Tol Cisumdawu ini dapat mengurangi tingkat kemacetan jalur Sumedang-Bandung dan sebalingknya, disamping itu juga dapat mengurangi beban jalan Cadas Pangeran yang rawan bencana longsor. Pembangunan ini bisa berakibat pada perubahan kondisi geografis. Hingga akhir ini dampak dari pembangunan jalan tol Cisumdawu dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan data sekunder. Kualitatif dengan data sekunder merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya. Keberadaan jalan tol memang sangat dibutuhkan namun ada salah satu dampak bagi masyarakat yang sudah menjadi resiko dan semestinya diberikan ganti kerugian atas dampak yang dialaminya. Masyarakat menuntut perlindungan kepada pemerintah dan instansi supaya lingkungan sekitar, tanah dan bangunannya kembali seperti semula. Diberikannya perlindungan oleh pemerintah tidak terlepas dari aturan dan hukum yang berlaku. Sebagaimana sebelumnya pemerintah daerah Sumedang menjanjikan bahwa akan bertanggung jawab atas segala dampak yang masyarakat alami akibat dari pembangunan jalan tol Cisumdawu yang di bangun di daerah Sumedang.
Analisis Hukum terhadap Praktik Rangkap Jabatan pada Badan Pengelola Investasi Daya Anaganta Nusantara (Danantara) dalam Perspektif Prinsip Good Corporate Governance Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 Wong, Felicia Maharani; Tiopan , Demson
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The establishment and existence of Danantara as a state investment management institution is grounded in the provisions of Law Number 1 of 2025 and Government Regulation Number 10 of 2025, representing the government’s effort to realize a more centralized and professional governance of state investments. However, the practice of multiple office holdings involving several strategic officials within Danantara raises legal concerns, particularly regarding potential conflicts of interest and the effectiveness of implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG). The emerging legal issues focus on the compatibility of such practices with the principles of independence and accountability, which serve as core pillars of GCG in the management of state assets. This study adopts a normative juridical approach supported by statutory and conceptual approaches. The analysis is conducted qualitatively and descriptively based on the provisions contained in Government Regulation Number 10 of 2025, Law Number 1 of 2025, and PER-2/MBU/03/2023. The findings indicate that multiple office holdings within Danantara create overlapping authorities and potential conflicts of interest, thereby rendering them inconsistent with the principles of independence and accountability under GCG.Based on these findings, it can be concluded that the practice of multiple office holdings in Danantara has the potential to hinder the optimal implementation of GCG principles. Therefore, there is a need for strengthened implementing regulations, explicit prohibitions on multiple office holdings, and the development of more comprehensive operational guidelines to ensure that state investment governance is carried out professionally, transparently, and free from conflicts of interest.
Co-Authors Alvianisa, Septy Wong, Felicia Maharani