Sistem penggajian berbasis kinerja (PBK) merupakan instrumen penting dalam manajemen kepegawaian sektor publik. PBK yang efektif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai, serta mewujudkan tujuan organisasi. Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, telah menerapkan PBK untuk pegawai aparatur sipil negara (ASN) sejak 2018. Penelitian ini menganalisis tata kelola PBK di Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola, efektivitas, dan dampak sistem penggajian berbasis kinerja (PBK) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, yang telah diterapkan sejak 2018. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait implementasi PBK di daerah tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sementara analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBK di Kabupaten Mahakam Ulu telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja ASN, terutama dalam hal disiplin dan efisiensi kerja. Namun, tantangan masih ditemukan terkait kepemimpinan, kompensasi, dan lingkungan kerja yang perlu diperbaiki untuk mendukung kinerja yang lebih optimal. Sistem PBK sudah mulai berjalan efektif, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dengan memperhatikan berbagai faktor seperti kepemimpinan, motivasi, dan kondisi lingkungan kerja guna memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja ASN. Penelitian menunjukan pentingnya pelibatan aktif ASN dalam proses pengelolaan kinerja serta perlunya penyempurnaan tata kelola PBK untuk mendorong hasil yang lebih signifikan dalam jangka panjang.