<![CDATA[Putusan merupakan mahkota hakim yang bersifat mengikat berisi keseluruhan pernyataan hakim, analisis hakim, serta pertimbangan hakim yang menimbulkan uraian fakta-fakta hukum dan berbagai macam penafsiran hukum yang dinyatakan dalam sidang pengadilan. Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi dalam menaungi upaya hukum kasasi dari semua lembaga peradilan yang ada dibawahnya, semestinya dalam mengeluarkan putusan tidaklah mengandung kecacatan hukum. Namun, kesalahan pengetikan (Clerical Error) yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1421 K/ Pid.Sus/2012 Tentang Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Ketapang menyebabkan putusan tersebut dipertanyakan konsekuensi hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 197 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) KUHAP dan faktanya bahwa putusan tersebut tetap dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan apa saja yang ada pada putusan, mengungkap dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan pengetikan tersebut, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat kesalahan pengetikan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1421 K/ PID.SUS/2012 Tentang Tindak Pidana Penebangan Liar ditinjau dari segi Yuridis.Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan jenis pendekatan Kasus (The Case Approach) dan pendekatan Perundang-Undangan (The Statue Approach). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan (Library research), adapun teknik dan analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Landasan teori yang dicantumkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini ialah teori kekuasaan kehakiman, teori putusan pengadilan, dan teori pertimbangan hakim, teori mengenai faktor yang mempengaruhi putusan hakim.Berdasarkan hasil penelitian secara yuridis menunjukkan bahwa syarat sah atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1421 K/ PID.SUS/2012 Tentang Tindak Pidana Penebangan Liar tidak terpenuhi disebabkan adanya beberapa kesalahan yaitu: identitas terdakwa, kesalahan alamat pengadilan penerima memori kasasi, kesalahan ayat ketentuan pidana yang dijatuhkan, dan kesalahan tahun putusan pengadilan negeri, maka putusan tersebut mengandung kecacatan hukum yang mana seharusnya putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dieksekusi. Kesalahan-kesalahan tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dari hakim yang memutus perkara. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsekuensi hukum atas kesalahan pengetikan terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1421 K/ PID.SUS/2012 dinyatakan batal demi hukum berdasarkan doktrin hukum dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu putusan. Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Agung, Tindak Pidana, Illegal Logging]]>
