<![CDATA[Pekerja rumah tangga selama ini tidak memiliki payung hukum yang cukup kuat untuk memperjuangkan hak-haknya secara layak. Hal tersebut terjadi karena banyak yang menganggap bahwa pekerja rumah tangga bukan berada pada sektor formal, melainkan pada sektor informal sehingga kedudukannya secara hukum belum tegas dan jelas. Perlindungan hukum pekerja rumah tangga sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan posisi yang jelas bagi kedudukan hukum pekerja rumah tangga dalam hubungan kerja sesuai hak konstitusi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana peraturan normatif yang ada di Indonesia dapat melindungi hak-hak pekerja rumah tangga serta mengetahui pola-pola dan efektivitas pengaturan informal antara majikan dan pekerja rumah tangga dalam hubungan kerja dalam menjamin hak-hak pekerja rumah tangga. Pengaturan formal yang ada pada saat ini belum secara eksplisit mengatur mengenai pekerja rumah tangga, baik dari sisi pelindungan, hak dan kewajiban, pengawasan, maupun kesejahteraan pekerja rumah tangga. Praktik empiris pelaksanaan pekerjaan pekerja rumah tangga memperlihatkan bahwa ketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pelindungan terhadap pekerja rumah tangga memberikan berbagai dampak antara lain tidak adanya standardisasi upah pekerja rumah tangga, jam kerja pekerja rumah tangga yang tidak menentu, ketiadaan perjanjian kerja sebagai dasar hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga, dan ketiadaan jaminan kesehatan bagi pekerja rumah tangga.]]>
