<![CDATA[Abstract: Air pollution is a problem in the environment that has many negative impacts on society. The government in preventing this from happening creates rules regarding air pollution management. This article aims to discuss air pollution mitigation through local regulations. The research method used is normative research, using a legal approach and a case approach. The sources of law used are primary and secondary legal sources. The data is analyzed descriptively. Some regions issue local regulations to overcome air pollution such as the Surabaya City Government which issued Regional Regulation Number 3 of 2008 concerning Air Pollution Control. In its implementation, there are still several obstacles that must be addressed by the government, such as lack of public awareness, lack of supervision and law enforcement, technical and technological challenges, and limited coordination between agencies. To overcome this, government efforts are needed, namely by increasing public awareness not to pollute the air, strengthening supervision and law enforcement, technical and technological support, and improving coordination between agencies. If this can be done, it is hoped that air pollution mitigation can be overcome. Keywords: Local Regulations, air pollution, pollution, environment. Abstrak: Pencemaran udara menjadi problematika di lingkungan yang banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Pemerintah dalam mencegah terjadinya hal tersebut menciptakan aturan mengenai penanggulana pencemaran udara. Artikel ini bertujuan membahas tentang penanggulangan pencemaran udara melalui peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Data dianalisis secara deskriptif. Beberapa daerah mengeluarkan tentang peraturan daerah untuk mengatasi pencemaran udara seperti Pemerintah Kota Surabaya yang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam penerapannya masih ada beberapa kendala yang harus ditangani oleh pemerintah, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, tantangan teknis dan teknologi, dan keterbatasan koordinasi antar instansi. Untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan upaya pemerintah yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak mencemari udara, melakukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum, dukungan teknis dan teknologi, dan peningkatan koordinasi antar instansi. Apabila hal tersebut dapat dilakukan maka diharapkan penanggulangan pencemaran udara dapat teratasi. Kata Kunci: Peraturan Daerah, pencemaran udara, polusi, lingkungan. ]]>
