Setiawan, Endrianto Bayu
Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PRINSIP KONSTITUSI EKONOMI DALAM HILIRISASI NIKEL UNTUK MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN Setiawan, Endrianto Bayu
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 14, No 1 (2025): Penguatan Landasan Hukum Hilirisasi Komoditas
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i1.2036

Abstract

Indonesia merupakan negara kaya karena menguasai 55% cadangan nikel global. Sebagai perwujudan kedaulatan negara atas sumber daya alam, hilirisasi nikel merupakan langkah progresif guna memberikan nilai tambah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Namun, implementasi hilirisasi nikel masih menghadapi berbagai permasalahan karena belum selaras dengan prinsip konstitusi ekonomi dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Jenis penelitian ini adalah jenis yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel belum mencerminkan prinsip-prinsip konstitusi ekonomi di Pasal 33 UUD NRI 1945. Praktik hilirisasi nikel cenderung fokus pada orientasi ekonomi, sehingga menyimpangi kepentingan lingkungan. Hal itu terlihat saat dilakukannya deforestasi serta penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Oleh sebab itu perlu dilakukan rekonstruksi terhadap model kebijakan hukum hilirisasi nikel meliputi tiga aspek, diantaranya: (1) aktualisasi prinsip konstitusional Pasal 33 UUD NRI 1945 ke dalam peraturan perundang-undangan terkait hilirisasi nikel; (2) optimalisasi pengelolaan pertambangan oleh badan usaha milik negara; dan (3) orientasi transisi energi melalui smelter nikel berbasis energi terbarukan.