<![CDATA[Pemerintah daerah sebagai pengelola dana, wajib mempersiapkan informasi keuangan yang dibutuhkan dengan menerapkan prinsip accurate, relevance, timeliness dan trusted untuk menguatkan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menjelaskan bahwa laporan keuangan OPD di serahkan kepada kepala daerah dalam rangka merespon pertanggungjawaban realisasi APBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas laporan keuangan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu dengan cara melakukan observasi langsung, wawancara dan didukung dengan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Hasil penelitian yang didapatkan adalah laporan keuangan yang menggunakan aplikasi SIPD lebih baik daripada aplikasi laporan keuangan sebelumnya, hal ini dikarenakan SIPD adalah satu sistem informasi terintegrasi berdasarkan alur proses yang datanya mengalir dan terjadwal, memiliki jejak digital terpusat sesuai dengan user dan hak akses berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, menggunakan bagan akun standar yang terupdate dan mengikuti regulasi terbaru. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa output laporan keuangan dengan menggunakan SIPD menunnjukkan adanya seluruh data tercatat secara lengkap dan terkini serta diinformasikan kepada perangkat daerah secara transparan, biaya pengembangan sistem, dan infrastruktur server tidak dibebankan kepada pemda, telah dilakukan uji keamanan informasi oleh BSSN serta telah terintegrasi dengan pemerintah pusat yang mempermudah penyampaian informasi dari dan antar tingkatan pemerintahan pusat dan daerah.]]>
