<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi administrasi terhadap produktivitas sumber daya manusia dalam kerangka implementasi Smart Government. Dengan pendekatan fenomenologis, penelitian ini menggali pengalaman langsung di Divisi Kearsipan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara tertulis semi-terstruktur dan observasi partisipatif terhadap pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan kearsipan. Secara lebih rinci, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji lima aspek utama, yakni: menganalisis struktur kelembagaan dan peran Divisi Kearsipan dalam mendukung digitalisasi administrasi di era Smart Government, menelaah implementasi digitalisasi administrasi dalam proses pengelolaan kearsipan, termasuk melalui pemanfaatan aplikasi SRIKANDI, mengevaluasi efektivitas serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama proses digitalisasi berlangsung, merumuskan strategi peningkatan kualitas dan keberlanjutan digitalisasi administrasi di bidang kearsipan, serta merefleksikan perkembangan dan harapan masa depan terhadap integrasi sistem digital dalam pengelolaan kearsipan yang mendukung tata kelola pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah mentransformasi kegiatan kearsipan dari sekadar tugas administratif menjadi upaya strategis dalam membangun sistem informasi kelembagaan. Implementasi kearsipan elektronik, khususnya melalui aplikasi SRIKANDI, terbukti meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi pengelolaan dokumen. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap tantangan signifikan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kompetensi digital pegawai, serta belum adanya struktur organisasi khusus yang menangani fungsi kearsipan. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, restrukturisasi kelembagaan, dan regulasi internal yang komprehensif untuk mendukung integrasi sistem digital yang berkelanjutan dalam administrasi publik. Transformasi digital kearsipan dipandang bukan hanya sebagai modernisasi teknologi, tetapi juga sebagai langkah mendasar menuju tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel di era Smart Government.]]>
