<![CDATA[Penegakan hukum persaingan usaha berperan penting dalam menciptakan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini mengkaji sinergi antara hukum persaingan usaha dan hukum pidana dalam kasus dugaan monopoli jasa bongkar muat peti kemas oleh PT Pelindo III melalui kebijakan “wajib stack 100%”. Kebijakan tersebut diduga menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan dan melanggar Pasal 17, 19, dan 25 UU No. 5 Tahun 1999. Melalui pendekatan yuridis normatif, kajian ini menunjukkan bahwa praktik tersebut berpotensi merugikan pelaku usaha lain serta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang. Diperlukan sinergi antara KPPU, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan efek jera, serta menjamin kepastian hukum di sektor ekonomi nasional. Kata kunci: KPPU, Pelindo III, monopoli, hukum persaingan usaha, hukum pidana. Abstract The enforcement of competition law plays a vital role in promoting economic efficiency and public welfare. This article examines the synergy between competition law and criminal law in the case of alleged monopoly practices by PT Pelindo III in container loading and unloading services through the “100% mandatory stacking” policy. The policy is suspected to constitute an abuse of dominant position, violating Articles 17, 19, and 25 of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Using a normative juridical approach, this study finds that such practices may harm other market participants and potentially qualify as economic crimes if proven to involve abuse of authority. Strengthening collaboration among KPPU (Indonesia Competition Commission), the Police, and the Prosecutor’s Office is essential to ensure fair law enforcement, create deterrence, and uphold legal certainty within the national economic system. Keywords: KPPU, Pelindo III, monopoly, competition law, criminal law.]]>
