<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyimpangan aspek prosedural pada pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mengusulkan Komisi Pengawas sebagai lembaga independen yang berwenang mengawasi jalannya proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tersier yakni literatur-literatur serta situs web resmi lembaga negara. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik penafsiran gramatikal. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi penyimpangan prosedural terhadap asas keterbukaan, meaningful participation, dan program legislasi nasional dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta di Indonesia tidak terdapat lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan seperti di Amerika Serikat dengan Government Accountability Office dan Congressional Budget Office (CBO) dan Perancis dengan Conseil Constitutionnel (Dewan Konstitusi), oleh karena itu diusulkan Komisi Pengawas sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengawasi proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: prosedural, rancangan undang-undang tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, komisi pengawas, lembaga independen. ABSTRACT This research aims to analyze procedural irregularities in the formation of the bill on the amendment to Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police and propose a Supervisory Commission (Komisi Pengawas) as an independent institution authorized to oversee the process of making laws and regulations. This research is a normative type of research using a statute approach, comparative approach, and conceptual approach. The legal materials used include primary legal materials, namely laws and regulations and tertiary legal materials, namely literature and official websites of state institutions. Legal materials were analyzed using grammatical interpretation techniques. The results of this research show that there are procedural deviations from the principles of openness, meaningful participation, and national legislation programs in the formation of the bill on amendments to Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and in Indonesia there is no institution authorized to supervise the making of laws and regulations such as in the United States with the Government Accountability Office and Congressional Budget Office (CBO) and France with the Conseil Constitutionnel (Constitutional Council), therefore a Supervisory Commission (Komisi Pengawas) is proposed as an independent institution that functions to oversee the process of making laws and regulations. Keyword: procedural, draft law on amendment to law number 2 of 2002 on the indonesian national police, supervisory commission (komisi pengawas), independent institution.]]>
