<![CDATA[ABSTRAK Tumpang tindih kewenangan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadi isu konstitusional yang krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketegangan ini mengemuka setelah disahkannya peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dalam ketentuan Pasal 228A yang memberikan kewenangan evaluasi berkala yang bersifat mengikat terhadap pejabat negara, termasuk Hakim Konstitusi. Penelitian ini menyoroti konflik antar kewenangan evaluatif DPR dengan otoritas pengawasan etik MKMK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim kewenangan evaluatif yang bersifat “mengikat” oleh DPR menciptakan tumpang tindih kewenangan yang mengikis prinsip independensi kekuasaan kehakiman, serta membuka ruang politisasi terhadap hakim konstitusi. Ketentuan ini bertentangan dengan prinsip hierarki asas pemisahan kekuasaan dan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945. Recall terhadap Hakim Aswanto menjadi preseden konkret atas konflik kepentingan legislatif dalam wilayah etik kekuasaan kehakiman. Ketentuan tersebut juga berpotensi menghambat optimalisasi independensi Mahkamah Konstitusi dan merusak sistem check and balances dalam negara hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar ketentuan Pasal 228A dicabut konstitusionalitasnya serta menegaskan bahwa pengawasan etik harus menjadi wewenang mandiri dan eksklusif Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mencegah potensi pelemahan integritas hakim konstitusi dan terciptanya legislative tyranny yang mengancam demokrasi konstitusional.. Kata Kunci: tumpang tindih kewenangan, dewan perwakilan rakyat, mkmk, pengawasan etik, independensi hakim ABSTRACT The overlapping of authority between the House of Representatives and the Honorary Council of the Constitutional Court has become a crucial constitutional issue within Indonesia’s system of government. This tension surfaced following the enactment of DPR Regulation No. 1 of 2025 amending DPR Regulation No. 1 of 2020 on Rules of Procedure, particularly Article 228A, which grants binding periodic evaluation powers over state officials, including Constitutional Court Justices. This study examines the conflict between the DPR's evaluative authority and the ethical oversight power of the MKMK. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that the House’s claim of “binding” evaluative authority creates an overlap that erodes the principle of independence of judicial power and opens the door to political intervention against Constitutional Court justices. This provision contradicts the hierarchy of norms, the principle of separation of powers, and the independence of judicial power as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The recall of Justice Aswanto serves as a concrete precedent of legislative conflict of interest in the ethical domain of judicial power. Moreover, this provision may obstruct the optimization of Constitutional Court independence and undermine the system of checks and balances in a rule of law-based state. This research recommends that Article 228A be declared unconstitutional and reaffirms that ethical oversight must be the sole and exclusive authority of the Honorary Council of the Constitutional Court to prevent the deterioration of judicial integrity and the emergence of legislative tyranny that threatens constitutional democracy. Keyword: overlapping authority, house of representatives, mkmk, ethical oversight, judicial independence]]>
