<![CDATA[Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam sistem administrasi negara yang demokratis. Namun, menjelang kontestasi politik, ASN kerap berada dalam posisi dilematis dan menjadi sasaran pencitraan negatif atau bureaucracy bashing oleh aktor politik maupun media. Studi ini bertujuan untuk menganalisis praktik bureaucracy bashing dalam kasus dugaan pelanggaran netralitas sembilan pegawai di Pemerintah Kota Batu, serta memahami dampaknya terhadap etika birokrasi dan persepsi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain studi kasus intrinsik. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap pegawai terduga pelanggar, Bawaslu, serta pejabat kepegawaian, dan analisis dokumentasi regulatif dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan sembilan pegawai yang terjadi dalam konteks kedinasan dipersepsikan sebagai keberpihakan politik akibat konstruksi opini media dan tekanan politik eksternal. Meskipun tidak semua tindakan memenuhi unsur pelanggaran, narasi publik yang terbentuk bersifat menghakimi dan merusak citra birokrasi. Praktik bureaucracy bashing berdampak pada penurunan moral ASN, munculnya tekanan psikologis, dan erosi prinsip etika administrasi publik. Studi ini menegaskan pentingnya perlindungan etik terhadap ASN dan perlunya kesadaran media serta aktor politik untuk tidak mengeksploitasi citra birokrasi demi kepentingan elektoral jangka pendek. Implikasi teoretis penelitian ini menguatkan relevansi kajian interseksi antara birokrasi, media, dan politik dalam demokrasi lokal. Kata Kunci: Netralitas Politik; ASN; Mencaci Birokrasi; Etika Birokrasi; Persepsi Birokrasi; Media; Pemilihan Kepala Daerah. ]]>
