<![CDATA[Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan dan pengemis adalah salah satu masalah yang harus segera ditangani oleh Pemerintah sebab hal tersebut menunjukan adanya warga negara yang belum mendapatakan kebutuhan dasar dengan baik. Dalam hal ini secara khusus Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Pelacur dan Anak Jalanan. Dimana tujuannya yaitu mengembalikan para gepeng itu untuk beraktivitas kembali sesuai dengan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, bahwa implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan 6 indikator yaitu : 1). Standar dan sasaran; 2). Sumber daya; 3). Komunikasi antar badan pelaksana; 4). Karakteristik organisasi; 5). Disposisi; 6). lingkungan sosial, ekonomi serta politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun informannya ialah pegawai Dinsos dari jabatan fungsional, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan masyarakat (pedagang) serta pengemis di pasar besar Kota Palangka Raya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini didasari dari hanya beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik, seperti masih kurangnya sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, sosialisasi serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kurang mendukung. Sedangkan faktor penghambat dari implementasi Perda No. 9 Tahun 2012 adalah pelaku gelandangan pengemis yang sama dan masih belum terlaksananya dari indikator sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana serta lingkungan eksternal yang belum terlaksana dengan baik. Untuk faktor pendukungnya yaitu masyarakat tidak menolak dengan adanya kegiatan sosialisasi dan petugas keamanan dari pasar besar tersebut sangat mendukung dengan adanya kegiatan itu dan terlaksana dengan baik indikator standar dan sasaran kebijakan serta indikator karakteristik badan pelaksana dan disposisi.]]>
