Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Ilmu Negara Dalam Membentuk Pemerintahan Tamaulina Br. Sembiring; Napitupulu, Yehezkiel Kristanto; Joito Rajagukguk; M. Homayun Lubis; Kayla Putri .A. Matondang; Ririn Eka Ariyanti; Aura Ananda .P. Dalimunthe; Suvanzi Binsar Aritonang; Johan Berkat Fanolo
JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 6 No. 2 (2024): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ilmu negara memiliki peran sentral dalam membentuk struktur dan sistem pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ilmu negara membantu merancang pemerintahan yang berkeadilan, demokratis, dan responsif terhadap dinamika sosial dan politik. Dengan memanfaatkan teori-teori dasar ilmu negara, seperti teori kedaulatan, kontrak sosial, dan negara hukum, penelitian ini mengidentifikasi berbagai peran utama negara dalam membentuk dan mengelola pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, peran ilmu negara juga krusial untuk merancang kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai konstitusional dan hak-hak rakyat, Penelitian ini menggunakan metode analisis konseptual dan historis kami mengkaji karya-karya utama para filsuf politik yang mengembangkan teori pembentukan negara serta menelaah implementasi teori tersebut dalam pembentukan negara-negara modern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu negara berfungsi sebagai panduan teoritis dan praktis dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, adil, dan efektif, dengan adanya penelitian ini maka Ilmu negara berperan penting dalam membentuk struktur dan sistem pemerintahan yang adil, efektif, dan demokratis. Melalui teori-teori dasar seperti kedaulatan, kontrak sosial, negara hukum, dan demokrasi, ilmu negara memberikan panduan untuk merancang pemerintahan yang transparan, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ilmu negara dalam kebijakan publik memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional dan hak-hak rakyat.
Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Sangketa Kredit Macet di Bank Umum di Indonesia Bambang Fitrianto; Siti Nur Raihani; Yola Fifilyan Salam; Joito Rajagukguk; Yusnidar Sitorus; Suvanji Binsar Aritonang
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.182

Abstract

This study examines the legal aspects of resolving non-performing loan disputes in commercial banks in Indonesia. Non-performing loans are a crucial issue impacting bank financial stability and the protection of debtor and creditor rights.This study examines banking regulations and contract law governing non-performing loan resolution, including credit restructuring mechanisms, mediation, arbitration, and litigation. The analysis includes the Banking Law, Financial Services Authority (OJK) regulations, and judicial practices related to non-performing loan disputes. The results indicate that resolving non-performing loan disputes requires a comprehensive and equitable legal approach, with an emphasis on consumer protection and legal certainty for banks.Furthermore, alternative out-of-court dispute resolution methods such as mediation and arbitration are considered effective in expediting settlements and reducing the burden on the courts. However, challenges remain in implementing consistent and transparent regulations. This study recommends strengthening regulations and increasing the capacity of dispute resolution institutions to support optimal and equitable non-performing loan resolution in Indonesia.
Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Perspektif Hukum Indonesia: Penelitian Nana Kartika; Siti Nur Raihani; Tia Nazla Ramadhani; Joito Rajagukguk; Yola Fifilyan Salam
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4787

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept that views companies not merely as profit-seeking business players, but also as legal entities with social responsibilities and a strong commitment to the environment. This research aims to find ways to implement CSR, define the various social responsibilities that companies must undertake, and discuss the legal regulations in Indonesia that govern CSR. The method used is normative legal research, which involves analyzing existing regulations and employing a conceptual approach. The results show that CSR implementation in companies occurs through three interrelated main stages: planning, implementation, and reporting. All stages are directly integrated into company policy. Furthermore, this form of corporate social responsibility encompasses three main aspects: social, economic, and environmental. The provisions regarding these three aspects are clearly explained in various laws and regulations in force in Indonesia.