<![CDATA[ABSTRAK Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah salah satu kewajiban negara guna menjamin pemberian tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, serta penyediaan lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menyediakan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, baik itu rumah tapak maupun rumah susun. Tidak hanya untuk Warga Negara Indonesia (“WNI”), Pemerintah juga harus menjamin aspek keamanan dan kenyamanan orang asing yang berkedudukan di Indonesia, salah satunya pada aspek properti sebagai hunian bagi orang asing. Untuk maksud di atas, Pemerintah perlu dan penting memerhatikan aspek lainnya, yakni asas, norma dan ketentuan yang membatasi atau bahkan mendasari aspek kepemilikan properti di Indonesia. Dalam karya ilmiah ini, yang hendak Penulis capai adalah apakah pelonggaran kepemilikan properti bagi orang asing di Indonesia telah mengganggu keseimbangan kepentingan antara pemangku kepentingan yang ada, yakni orang asing sebagai target yang dituju maupun dengan WNI itu sendiri. Pelonggaran kepemilikan properti bagi orang asing di Indonesia, menurut hemat Penulis, menimbulkan pro dan kontra bukan hanya dari praktisi dan akademisi, tetapi juga oleh pejabat instansi yang berwenang memberikan hak dimaksud. Oleh karena itu, karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengambil suatu kesimpulan khusus dari suatu keadaan tertentu (deduksi), untuk mengetahui dengan terang mengenai masalah yang dihadapi oleh pengembang dalam melaksanakan usaha penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat. Kata Kunci: properti, tempat tinggal, orang asing ABSTRACT The implementation of housing and settlement areas is one of the obligations of the state to ensure the provision of adequate residence for the community, as well as the provision of a healthy, safe, harmonious and sustainable environment. Therefore, the state is responsible to provide easy access to housing for the community through the implementation of housing and settlement areas, both landed house and condominium. Not only for Indonesian citizens, the Government must also ensure the security and comfort aspects for foreigners domiciled in Indonesia, one of which is in the aspect of residence for foreigners. For the above purposes, it is necessary and important for the Government to pay attention to other aspects, namely the principles, norms and provisions that limit or even underlie aspects of property ownership in Indonesia. In this scientific paper, what the Author wants to achieve is whether the loosening of property ownership for foreigners in Indonesia has disrupted the balance of interests between existing stakeholders, namely foreigners as the intended target and with Indonesian citizens themselves. The loosening of property ownership for foreigners in Indonesia, in Author’s view, has been raised pros and cons not only from practitioners and academics, but also by officials who authorized to grant the said rights. Therefore, this scientific paper uses the normative juridical method by drawing a specific conclusion from a certain situation (deduction), to clearly know about the problems faced by developers carrying out the business of providing housing and settlement areas for the community. Keywords: property, residence, foreigner]]>
