<![CDATA[Abstract This study aims to examine the regulation of the notary’s duty of prudence in drafting a statement deed and the legal consequences when a notary violates this principle. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification. It uses statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that while regulations governing notarial duties and positions exist, they do not explicitly address the prudence principle. The Notary Position Act does not specifically mention this principle, yet ideally, every notary should apply it in practice. Therefore, notaries must enhance their professional capacity through continuous education, such as notarial seminars, professional certification, or academic forums, to strengthen their understanding of prudence in preparing statement deeds. The legal consequence of failing to apply this principle is that the deed may be null and void or subject to annulment. In this research, the notarial deed may be annulled because it fails to meet the subjective requirement of consent between the parties. Consequently, the notary, as the deed’s drafter, may bear civil, criminal, or administrative liability. Ideally, the notary should receive administrative sanctions such as a warning or reprimand for negligence in applying prudence. However, in the examined case, despite the clear violation of the prudence principle in drafting a unilateral statement deed for a sales commission, the notary faced no sanctions, even though the deed was made without the knowledge of the other party involved in the transaction. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta pernyataan dan konsekuensi hukum apabila notaris melakukan pelanggaran prinsip ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan pengaturan mengenai tugas dan jabatan notaris sudah ada, namun belum menjelaskan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan secara jelas mengenai prinsip kehati-hatian tetapi idealnya seorang notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas notaris melalui pendidikan berkelanjutan, seperti seminar kenotariatan, sertifikasi profesi atau forum akademik, guna memperkuat pemahaman mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta pernyataan. Akibat hukum dari tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh Notaris adalah akta batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam penelitian ini akta notaris dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subyektif perjanjian yaitu tidak ada kesesuaian kesepakatan dari para pihak. Konsekuensi hukumnya, notaris sebagai pembuat akta secara normatif dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun administratif. Seharusnya notaris mendapatkan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan karena kelalaiannya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun, dalam kasus yang diteliti memperlihatkan bahwa notaris yang jelas melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta pernyataan komisi jual beli ini tidak dikenai sanksi apapun, padahal akta yang dibuat tersebut merupakan akta yang dibuat secara sepihak tanpa diketahui pihak lain yang terlibat dalam jual beli.]]>
