Anisa, Kholifatun
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Tanjungpura Legal Review

PENDAPAT ULAMA TERHADAP HAK AHLI WARIS AL-KHUNTSA (KELAMIN GANDA) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN SAMBAS Anisa, Kholifatun; Djun’astuti, Erni; Agus, Agus; Lolita, Lolita
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 2 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i2.77755

Abstract

ABSTRACTThe aim of this research is to obtain data and information, law, legal status, and opinions of ulama regarding the rights of heirs of al-khuntsa (ambiguous genitalia) who have undergone surgery as women but whose subsequent biological development has become men in the perspective of Islamic law in Regency society. Sambas. This research uses descriptive empirical legal research methods with direct communication techniques in the form of interviews. The results of the research reached that if clarity on khuntsa affairs is no longer awaited then khuntsa takes the middle ground between the men's part and the women's part. So if the heir is an al-khuntsa who has had surgery as a woman then she is counted as a woman, and vice versa. The law for al-khuntsa who have undergone surgery is permitted to undergo genital surgery with the aim of repair or perfection so that it has an impact on the al-khuntsa itself, namely gaining clarity on its identity or legal status. The legal status for al-khuntsa heirs must be adjusted to the condition or genitals that occurred after surgery or the last surgery. Therefore, the scholars in Sambas Regency agree that al-khuntsa (ambiguous genitalia) who have undergone surgery as women but whose subsequent biological development becomes men (grow a mustache, beard, Adam's apple, deep voice, broad chest and broad shoulders ) suggested doing the operation again to get clarity on identity. So if the al-khuntsa undergoes surgery once again to become a man, he will each receive 1 share along with his brothers, but if the khuntsa does not undergo the operation again, he will still be counted as a woman, in accordance with KHI article 176, namely the share boys are two to one with girls.ABSTRAKTujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data dan informasi, hukum, status hukum, serta pendapat ulama terhadap hak ahli waris al-khuntsa (kelamin ganda) yang telah melakukan operasi sebagai perempuan tetapi perkembangan biologis selanjutnya menjadi laki-laki dalam perspektif hukum Islam di masyarakat Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan teknik komunikasi langsung berupa wawancara. Hasil penelitian yang dicapai bahwa apabila kejelasan urusan khuntsa tidak ditunggu lagi maka khuntsa mengambil pertengahan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan. Sehingga jika ahli waris adalah al-khuntsa yang sudah melakukan operasi sebagai perempuan maka dihitung sebagai perempuan, begitu pun sebaliknya. Hukum bagi al-khuntsa yang telah melakukan operasi diperbolehkan melakukan operasi kelamin dengan tujuan untuk perbaikan atau penyempurnaan sehingga memberikan dampak bagi al-khuntsa nya sendiri yakni mendapatkan kejelasan identitas ataupun status hukumnya. Status hukum bagi ahli waris al-khuntsa ialah harus disesuaikan dengan kondisi atau alat kelamin yang terakhir pasca operasi atau operasi terakhir. Oleh karena itu, Para ulama yang ada di Kabupaten Sambas sepakat bahwa al-khuntsa (kelamin ganda) yang sudah melakukan operasi sebagai perempuan tetapi perkembangan biologis selanjutnya menjadi laki-laki (tumbuh kumis, janggut, jakun, suara berat, dada bidang dan bahu lebar) menyarankan untuk melakukan operasi sekali lagi untuk mendapatkan kejelasan identitas. Sehingga jika al-khuntsa tersebut melakukan operasi sekali lagi menjadi laki-laki maka akan mendapat masing-masing 1 bagian bersama saudara laki-lakinya, namun jika khuntsa tidak melakukan operasi sekali lagi, akan tetap terhitung sebagai perempuan maka sesuai dengan KHI pasal 176 yakni bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
IMPLEMENTATION OF E-COURT IN THE RELIGIOUS COURT OF PONTIANAK CITY Oktavia, Anisa; Sari, Imas Komala; Anisa, Kholifatun
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 1 (2022): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i1.58590

Abstract

To face the era of very rapid globalization, the legal world is also required to make changes and new innovations.Therefore, the online system is a new breakthrough in the administration of justice.By utilizing the sophistication of technology in the form of an internet network, it can create a system in forming an application called E-Court.The purpose of this study was to determine the implementation of the E - Court in the case settlement process at the Religious Courts of Pontianak City.This research is a qualitative research method with descriptive analysis research method.   the implementation of the E - Court at the Pontianak City Religious High Court has not been fully effective .   This can be seen from the number of E - Court users who are not too many including other users .   The main cause of this system being ineffective is due to the ignorance of the community plus the people's low interest in reading, as well as the unpreparedness of the community to face technological developments, where they are not ready and not accustomed to conducting an IT-based court system.