<![CDATA[Abstract The Law Number 5 of 1999 regarding the Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition, referred as the Anti-Monopoly Law, is the basis for business competition policy in Indonesia. The Anti-Monopoly Law regulates business behaviors related to monopoly and unfair business competition. The consumers as one of the stakeholders in business competition has a role and closeness as an interested party, but also could be the most disadvantaged due to monopolies and unfair business competition carried out by business actors. The issue of this research is how the implementation ofLaw Number 5 of 1999 regarding the Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition towards legal settlements for refunding consumer losses. The method used in this reaserach is a normative juridical approach. This approach is done by researching materials or secondary data as the basic material for research. The results of this study indicate that there is legal uncertainty regarding the return of consumer losses due to the absence of regulations forthe return of consumer losses in Law Number 5 of 1999. Therefore, there is an urgency for law enforcement to redevelop this Law and to emphasize that the KPPU's decision which contains liability for consumer losses must be imposed on business actors who are proven to have carried out monopolistic practices and unfair business competition and such behavior causes losses to consumers.Keywords: business competition law; monopoly; unfair competition; LawNumber 5 of 1999; consumer losses AbstrakUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Anti Monopoli merupakan dasar kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang Anti Monopoli mengatur tentang perilaku-perilaku usaha yaitu yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Konsumen sebagai salah satu stake holder dalam persaingan usaha mempunyai peran dan keeratan sebagai pihak yang berkepentingan, namun juga dapat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap penyelesaian hukum atas pengembalian kerugian konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpastian hukum akan pengembalian kerugian konsumen dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang pengembalian kerugian konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh itu dibutuhkan adanya urgensi bagi penegak hukum untuk mengembangkan Kembali Undang-Undang ini dan perlu ditekankan bahwa putusan KPPU yang memuat pertanggungjawaban kerugian konsumen harus dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan perilaku tersebut menimbulkan kerugian kepada konsumen.Kata Kunci: hukum persaingan usaha; monopoli; persaingan usaha tidak sehat; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; kerugian konsumen]]>
