Raintung, Ansela
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Hubungan Penguasa dan Pengusaha (Kajian Sosiologi Politik dan Demokrasi) Raintung, Ansela; Mesra, Romi
ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL) Vol. 2 No. 4 (2025): (MAY) ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL)
Publisher : Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi Unima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64924/s9fmxd71

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara penguasa dan pengusaha dalam konteks sosiologi politik dan demokrasi masyarakat di Desa Lompad, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kelurahan Taratara, Kecamatan Tomohon Barat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, penelitian ini mengeksplorasi pola hubungan kekuasaan antara elite politik dan ekonomi serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tiga narasumber kunci yang memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung tentang dinamika politik lokal, yaitu mantan Hukum Tua Desa Lompad, tokoh masyarakat, dan pengusaha yang terlibat dalam politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal ekonomi merupakan prasyarat fundamental untuk memasuki arena politik lokal, di mana calon pemimpin memerlukan dukungan finansial besar untuk kampanye. Ditemukan pula hubungan simbiosis mutualisme antara penguasa dan pengusaha, di mana politisi mendapat dukungan dana sementara pengusaha memperoleh akses istimewa terhadap kebijakan dan proyek pemerintah. Lebih lanjut, pengusaha menggunakan politik sebagai strategi perluasan bisnis dan akumulasi modal simbolik untuk meningkatkan kredibilitas usaha. Fenomena ini mencerminkan komodifikasi politik dan privatisasi kepentingan publik yang melemahkan prinsip-prinsip demokrasi seperti kesetaraan politik, akuntabilitas, dan partisipasi inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan penguasa-pengusaha telah menciptakan oligarki lokal yang merugikan kepentingan publik dan memerlukan reformasi sistemik untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal.