Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Serina Abdimas
Naomi, Sherryl
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELATIHAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI SATWA BAGI CALON JAKSA PADA BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI Adhari, Ade; Naomi, Sherryl
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of animals in Indonesia, especially endangered species, is decreasing in population due to rampant huntingactivities carried out by humans. Apart from going through the Criminal Code, the Government has made policies toregulate hunting activities and to protect animals from extinction. One of them is through the Republic of Indonesia Law.No. 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems. In addition, criminal law policiesare important to know in order to protect animals in Indonesia. This community service activity is to provide informationrelated to criminal law policies in protecting animals for prospective prosecutors at the Attorney General's TrainingAgency of the Republic of Indonesia. Participants in this activity are Prospective Prosecutors who are currentlyconducting training at the Prosecutor's Training Agency of the Republic of Indonesia. The aim of this PKM is to providean understanding of criminal law policies in animal protection. The method of implementing PKM this time is the lecturemethod and evaluation of the results of the lectures held at the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The resultsof the community service activities show that prospective prosecutors gain understanding regarding criminal law policiesin protecting animals, which will later be useful for prosecutors in carrying out their duties.   ABSTRAKKeberadaan satwa di Indonesia khususnya satwa langka semakin menipis populasinya karena maraknya kegiatanperburuan yang dilakukan oleh manusia. Selain melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemerintah membuatkeijakan untuk menertibkan kegiatan perburuan dan untuk melindungi satwa dari kepunahan. Salahsatunya melalui UURI. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Selain itu kebijakan hukum pidanamenjadi penting untuk diketahui guna perlindungan bagi satwa di Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat iniuntuk memberikan informasi berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam melindungi satwa bagi calon jaksa padabadan diklat kejaksaan republik Indonesia. Peserta dalam kegiatan ini adalah Calon Jaksa yang sedang melakukanpelatihan di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Tujuan PKM ini adalah memberikan pemahaman kebijakanhukum pidana dalam perlindungan satwa. Metode pelaksanaan PKM kali ini adalah metode ceramah dan evaluasi atashasil ceramah yang dilaksanakan di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Hasil kegiatan pengabdian kepadamasyarakat menunjukan para calon jaksa mendapatkan pemahaman berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalammelindungi satwa, yang nantinya akan berguna bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya.
EKSISTENSI MILENIAL DALAM MENANGKAL HOAX Adhari , Ade; Naomi, Sherryl
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 3 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v1i3.26216

Abstract

ABSTRACT Information globalization and advances in information technology have become increasingly rapid that cause changes in human activities in various fields. Information technology is used to spread all information optimally and evenly to all levels of society to educate the life of the nation. But often the benefits of this technology are misused by people to spread negative content such as irresponsible hoaxes. Indonesia has ratified Law Number 19 of 2016 as to Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions that are expected to eradicate the misuse of the technology. In addition, millennials as the successors of the nation's generation are also expected to prevent the misuse of information technology by taking into account the religious and socio -cultural values of the Indonesian people. In Ngobrol Bareng Legislator, the event that organized by the Kementerian Komunikasi dan Informasi, DPR RI and Makin Cakap Digital, PKM Organiser had the opportunity to become an offline speaker in a discussion of millennial existence in avert of hoaxes. The results of this event want to show how millennials can help in preventing the spread of hoaxes that are increasingly continuing to this day. ABSTRAK Globalisasi informasi dan kemajuan teknologi informasi telah kian pesat yang menyebabkan perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang. Teknologi informasi dimanfaatkan untuk menyebarkan seluruh informasi secara optimal dan merata ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun seringkali manfaat teknologi tersebut disalahgunakan oleh segelintir orang untuk menyebarkan konten negatif seperti hoax yang tidak bertanggungjawab. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diharapkan dapat memberantas penyalahgunaan teknologi tersebut. Selain itu, kaum milenial sebagai penerus generasi bangsa juga diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dengan memperhatikan nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan Ngobrol Bareng Legislator yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, DPR RI dan Makin Cakap Digital, Pelaksana Pengabdian Kegiatan Masyarakat (PKM) berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi eksistensi milenial dalam menangkal hoax. Hasil kegiatan ini hendak menunjukkan bagaimana kaum milenial dapat membantu dalam mencegah penyebaran hoax yang kian berlanjut sampai hari ini.
PELATIHAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI LINGKUNGAN BAGI CALON JAKSA PADA BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI Adhari , Ade; Naomi, Sherryl
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 3 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v1i3.26218

Abstract

ABSTRACT The Environmental law politics in Indonesia is carried out to accommodate the protection, management and control of environmental pollution. Criminal law policies as an effort to realize criminal laws and regulations in accordance with the conditions and situations at the time and in the future need to be studied in depth, especially for prospective prosecutors as holding an important role in carrying out prosecutions in environmental criminal cases. The provision of environmental criminal law policy training is carried out to prospective prosecutors through classes at the Attorney General's Education and Training Agency of the Republic of Indonesia. This activity is carried out face to face in class using the lecture method, and a question and answer session for each participant. This criminal law policy training is expected to provide understanding to prospective prosecutors regarding the imposition of criminal sanctions in environmental crimes. ABSTRAK Politik hukum lingkungan di Indonesia dilaksanakan untuk mengakomodir perlindungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Kebijakan hukum pidana sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan masa yang akan mendatang perlu dipelajari secara mendalam, terutama bagi calon Jaksa sebagai emegang peranan penting dalam melakukan penuntutan dalam perkara pidana lingkungan hidup. Pemberian pelatihan kebijakan hukum pidana lingkungan ini dilakukan kepada calon jaksa melalui kelas di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dalam kelas dengan menggunakan metode ceramah, dan sesi tanya jawab bagi setiap peserta. Pelatihan kebijakan hukum pidana ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada calon jaksa berkaitan dengan pengenaan sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup.
Co-Authors Ade Adhari Adhari , Ade