Ibrahim Danjuma
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Developing the Framework for a Green Constitution: Strengthening Environmental Protection Initiatives in Indonesia Muhammad Hakim Rianta; Pradnya Kayla Ali Imron; Ibrahim Danjuma
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 5 No. 4 (2023): Sustainable Development and Legal Innovations: Exploring Environmental Conserva
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v5i4.36619

Abstract

The current global environmental crisis occurs due to various factors, such as failed policies, destructive technologies, and lack of political commitment. To address these issues, the green constitution approach has emerged as an effective solution. However, Indonesia has not fully implemented the concept of a green constitution. This research uses a normative legal research method with comparative, conceptual, and statutory approaches. Data is obtained from a literature study of national and international regulations, books, articles, and scientific journals. Through a comparative study with Ecuador and France, the results show that Indonesia has the potential to integrate environmental principles that have been integrated into the constitutions of these countries. Ecuador, often referred to as "The Real Green Constitution," explicitly recognizes the rights of nature and regulates preventive measures against environmental damage. In France, the Environmental Charter has been integrated into the constitution, affirming the need for wise management of the environment and a balance between protection and utilization of natural resources. Indonesia can learn from these two countries in applying the concept of a green constitution and integrating environmental principles into its constitution in order to strengthen environmental protection, promote sustainable development, and help address the impacts of climate change. The resulting recommendation is an amendment to the constitution to further incorporate environmental principles as part of the main elements in the constitution.
LEGALITAS PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE MELEWATI SISTEM ODR (ONLINE DISPUTE RESOLUTION) Titin, Titin Purnama Sella; Adinda Ari Wijayanti; Adrian Nugraha; Ibrahim Danjuma; Dian Afrilia
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5387

Abstract

Penelitian ini membahas tentang transaksi perdagangan elektronik atau E-commerce yang menjadi salah satu bentuk perdagangan modern di era digital. Meskipun E-commerce memberikan kemudahan dan efisiensi dalam setiap transaksi, di sisi lain muncul berbagai risiko yang perlu diperhatikan, seperti perlindungan data pribadi, keamanan regulasi, tindakan penipuan, serta berbagai aktivitas lain yang dapat merugikan konsumen maupun penjual. Untuk meminimalkan dampak dari risiko tersebut, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan efisien. Salah satu inovasi yang berkembang adalah penyelesaian sengketa secara daring melalui sistem Online Dispute Resolution (ODR). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model penyelesaian sengketa secara ODR serta menelaah regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, dan regulasi terkait, yang dijelaskan secara deskriptif dengan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi sistem penyelesaian sengketa ODR sebagai alternatif di luar pengadilan untuk mendukung ekosistem perdagangan digital. Saat ini, pelaksanaan ODR masih mengacu pada Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), sehingga diperlukan peraturan khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme dan implementasi ODR dalam transaksi E-commerce guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang bertransaksi.