<![CDATA[Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan salah satu kebijakan strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan sepanjang waktu. Kebijakan ini merupakan respon terhadap berbagai permasalahan daftar pemilih pada pemilu sebelumnya, seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih rentan yang tidak terdata, dan ketidaksesuaian antara data kependudukan dengan data pemilih. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi PDPB di Kabupaten Jombang dengan meninjau landasan hukum, mekanisme operasional, integrasi data antarinstansi, serta tantangan teknis dan administratif yang dihadapi di tingkat daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi dokumentasi, tinjauan literatur jurnal nasional, evaluasi kebijakan, serta komparasi praktik PDPB di sejumlah daerah sebagai pembanding untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PDPB memiliki kerangka hukum dan pedoman teknis yang kuat, implementasinya di tingkat kabupaten termasuk Jombang masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), rendahnya partisipasi masyarakat, serta tantangan perlindungan data pribadi pemilih. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan integrasi sistem informasi, penguatan kerja sama lintas instansi, dan perluasan partisipasi publik untuk menghasilkan daftar pemilih yang lebih akurat dan inklusif sebagai prasyarat pemilu yang demokratis.]]>
