<![CDATA[Penelitian ini mengkaji peran lembaga adat Kerta Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah Pekarangan Desa (PKD) di Desa Adat Sampalan, Bali. Tanah merupakan aset fundamental bagi Indonesia, dengan sistem hukum dualistik yang mengakui hukum adat, termasuk Awig-Awig di Bali sebagai pedoman perilaku masyarakat adat. Tanah PKD, sebagai bagian dari aset desa adat, seringkali menjadi sumber konflik karena status kepemilikan dan pewarisan yang kurang jelas. Meskipun Kerta Desa memiliki kewenangan yang diakui secara konstitusional (Pasal 18B UUD 1945) dan diatur dalam Perda Bali No. 4 Tahun 2019 serta Awig Awig Desa Adat Sampalan untuk menangani perkara adat, implementasinya di lapangan belum optimal. Metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dan tersier. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kerta Desa telah berperan efektif dalam penyelesaian sengketa, terbukti dari pola penanganan kasus dan pengakuan masyarakat. Namun, kendala signifikan muncul dari faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tanah PKD dan Awig-Awig, serta kecenderungan mengikuti aturan tidak tertulis. Secara internal, Awig-Awig Desa Adat Sampalan masih kurang spesifik dalam mengatur tanah PKD, menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi, yang memperlama proses penyelesaian sengketa.]]>
