<![CDATA[Penelitian ini membahas isu hukum mengenai penerapan prinsip keadaan memaksa (force majeure) dan pengaruhnya terhadap tanggung jawab debitur dalam perikatan. Permasalahan yang diangkat adalah: (1) bagaimana penerapan prinsip force majeure memengaruhi tanggung jawab debitur menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan praktik peradilan di Indonesia, serta (2) mengapa konsep force majeure perlu diatur dan diterapkan sebagai dasar pembebasan tanggung jawab debitur dalam hukum perikatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung dengan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan terkait penerapan force majeure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata menjadi dasar yuridis pembebasan tanggung jawab debitur apabila tidak terpenuhinya prestasi disebabkan oleh keadaan di luar kehendak debitur. Namun, penerapan prinsip ini dalam praktik peradilan sering kali berbeda karena tidak adanya definisi tegas mengenai force majeure dan penilaian yang bergantung pada interpretasi hakim. Oleh karena itu, pengaturan dan penerapan konsep ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam perikatan. This study discusses legal issues regarding the application of the principle of force majeure and its effect on the debtor's liability in a contract. The issues raised are: (1) how the application of the force majeure principle affects the debtor's liability according to the provisions of the Civil Code (KUHPerdata) and judicial practice in Indonesia, and (2) why the concept of force majeure needs to be regulated and applied as the basis for exempting the debtor's liability in contract law. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach, supported by an analysis of several court decisions related to the application of force majeure. The results of the study show that Articles 1244 and 1245 of the Civil Code form the legal basis for the exemption of debtor liability if the performance is not fulfilled due to circumstances beyond the debtor's control. However, the application of this principle in judicial practice often varies due to the absence of a clear definition of force majeure and assessments that depend on the judge's interpretation. Therefore, the regulation and application of this concept are important to provide legal certainty and justice for the parties in a contract.]]>
