<![CDATA[Studi ini melihat bagaimana penerapan Coretax sebagai bagian dari perubahan e-governance di Direktorat Jenderal Pajak berdampak pada kepatuhan dan kepuasan wajib pajak pada awal peluncurannya. Kajian dilakukan dengan memeriksa literatur dan data sekunder dari laporan DJP, studi kasus, wawancara, dan artikel akademik, serta sumber publik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax meningkatkan kepatuhan formal, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pelaporan SPT dan kemampuan administrasi yang dianggap wajib pajak. Namun, efek optimalisasi terbatas pada tahap awal implementasi karena masalah teknis dan tingkat aktivasi akun yang rendah. Kepuasan wajib pajak bervariasi, dengan kelompok yang sangat melek digital mengalami manfaat yang signifikan, sementara pengguna lain menghadapi masalah teknis dan antarmuka sistem yang tidak ramah pengguna. Coretax memiliki potensi besar mendukung modernisasi administrasi perpajakan, tetapi keberhasilan penuh memerlukan perbaikan teknis, edukasi wajib pajak, dan peningkatan kapasitas layanan. This study examines how the implementation of Coretax, as part of e-governance reforms at the Directorate General of Taxes, impacted taxpayer compliance and satisfaction during its initial rollout. The study examined literature and secondary data from DGT reports, case studies, interviews, academic articles, and other public sources. The results indicate that Coretax improved formal compliance, as demonstrated by increases in the number of tax return filings and taxpayers' perceived administrative capabilities. However, the optimization effect was limited in the initial implementation phase due to technical issues and low account activation rates. Taxpayer satisfaction varied, with highly digitally literate groups experiencing significant benefits, while other users encountered technical issues and a less user-friendly system interface. Coretax has significant potential to support tax administration modernization, but its full success requires technical improvements, taxpayer education, and increased service capacity.]]>
