Wibowo, Ribut Hari
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reassessing Restorative Justice: Addressing Sexual Violence Cases in Indonesi Wibowo, Ribut Hari; Busro, Ahmad; Purwanti, Ani
Indonesia Law Review Vol. 13, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines”Restorative”Justice in the settlement of sexual violence crimes. The research method used in this study is normative juridical, using a statute approach. The aim of this research is to determine the effectiveness of Restorative Justice in resolving the problems of cases of sexual violence that have occurred in Indonesia. The results of this study include that Restorative Justice is not effectively applied to cases of sexual violence because it cannot fulfill”the principles of respect for human”dignity, nondiscrimination, the best interests of the victim, justice, benefit and legal certainty for the victim as stipulated in the Law, Constitution Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence and the fulfillment of victims' rights.
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF Wibowo, Ribut Hari
Jurnal Hukum Progresif Vol 9, No 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.9.2.146-157

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang peranan asas-asas hukum pidana dalam pembaharuan dan penegakan hukum pidana. Dalam Penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan desain metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merepresentasikan tuntutan keadilan masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu dengan catatan para pihak yang terlibat telah sepakat berdamai. Konsepsi tersebut sebagaimana telah diatur dalam KUHAP yang lebih mengutamakan pendekatan penegakan keadilan restoratif dengan sistem penyelesaian non litigasi. Lahirnya Peraturan Kejaksaan ini dilandasi oleh pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara di luar sistem peradilan. Konsep tersebut merupakan penyelesaian sengketa kepidanaan yang berorientasi kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku tindak pidana.