<![CDATA[Sengketa pertanahan akibat overlapping ownership (tumpang tindih kepemilikan) merupakan persoalan serius yang mengancam kepastian hukum dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Badan Pertanahan Nasional (BPN) hadir sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan dan mekanisme kerja BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan akibat overlapping ownership serta hambatan yang dihadapi oleh BPN dalam menyelesaikan sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dan pembahasan yang diperoleh adalah BPN mempunyai kewenangan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 24 Tahun 1997, Perpres No. 48 Tahun 2020, dan Permen ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016. Mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan oleh BPN melalui Permen ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 dan Alternative Dispute Resolution (ADR). Akan tetapi, terdapat hambatan yang dihadapi BPN dalam melaksanakan kewenangan dan menyelesaikan sengketa pertanahan akibat overlapping ownership, yakni hambatan dari aspek kelembagaan berupa jumlah petugas BPN yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani serta keterbatasan kompetensi SDM, aspek teknis meliputi persoalan sistem peta pertanahan dan digitalisasi data, dan aspek sosial hukum mencakup rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.]]>
