<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin pemenuhan hak atas kewarganegaraan bagi anak-anak dari kelompok minoritas di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Isu ini menjadi krusial mengingat prinsip negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi persamaan di hadapan hukum dan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Fokus permasalahan ada pada kelompok minoritas khususnya yang berkaitan dengan latar belakang etnis, agama dan status sosial tertentu sering kali menghadapi hambatan administratif dan diskriminasi struktural dalam proses pencatatan sipil dan pengakuan status kewarganegaraan. Hal ini dapat menyebabkan status tanpa kewarganegaraan (stateless) atau kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar lainnya yang melekat pada status warga negara. Pendekatan penulisan secara normatif yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tah 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 26, serta UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, secara tegas mewajibkan negara untuk melindungi dan menjamin hak setiap anak untuk memperoleh kewarganegaraan. Berdasarkan temuan dan analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab negara ini bersifat aktif dan imperatif. Negara tidak hanya wajib menyediakan kerangka hukum yang non diskriminatif tetapi juga harus melaksanakan kebijakan afirmatif dan tindakan proaktif untuk mengatasi hambatan yang dialami kelompok minoritas. Kegagalan negara dalam pemenuhan hak ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusional terhadap hak asasi anak dan prinsip negara kesatuan yang menjamin persatuan dan keadilan. Institusi negara seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri memegang peran sentral dalam memastikan mekanisme pendaftaran dan pengakuan kewarganegaraan berjalan secara adil, cepat, dan merata. Simpulan dari penulisan ini yaitu pemenuhan hak atas kewarganegaraan bagi anak minoritas adalah mandat konstitusi yang harus diimplementasikan secara komprehensif. Upaya ini memerlukan reformasi regulasi, penghapusan praktik diskriminatif dan penguatan peran lembaga negara untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang inklusif dan non-diskriminatif, demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.]]>
