Ashbar, Azizati Najmi
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis 3R di TPS Nitikan, Kota Yogyakarta Ashbar, Azizati Najmi; Widiyanto, Agnes Fitria; Bangun, Septiono Bangun Sugiharto
Jurnal Lentera Kesehatan Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Lentera Kesehatan Masyarakat
Publisher : PT. Lentera Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69883/jlkm.v4i.3

Abstract

Penutupan TPA Piyungan mengakibatkan desentralisasi pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengharuskan setiap kota dan kabupaten untuk mengolah sampah secara mandiri. Pengelolaan sampah secara mandiri di Kota Yogyakarta dilakukan dengan pengoptimalan TPS 3R. Salah satu TPS 3R di Yogyakarta yaitu TPS 3R Nitikan. Penelitian mendeskripsikan pengelolaan sampah di TPS 3R Nitikan Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan wawancara mendalam yang dilakukan kepada enam informan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Kota Yogyakarta mengatur pengelolaan sampah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan mengatur pengelolaan sampah di TPS 3R dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan. Lembaga yang mengelola TPS 3R Nitikan adalah DLH Kota Yogyakarta. Pengelolaan sampah di TPS 3R Nitikan terdiri dari kegiatan pengumpulan. pemilahan, dan pengolahan sampah. Pembiayaan di TPS 3R Nitikan bersumber dari APBD Kota Yogyakarta. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPS 3R Nitikan yaitu dalam pemilahan sampah dari sumbernya. Pengelolaan sampah di TPS 3R Nitikan sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dalam aspek ketentuan, kelembagaan, dan pembiayaan. Namun, kegiatan pemilahan sampah pada aspek teknis operasional dan aspek peran serta masyarakat belum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku