Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Intervensi Kekuasaan Eksekutif Dalam Peradilan Pidana: Tantangan Terhadap Independensi Kekuasaan Peradilan Pidana Kurniawan Tri Wibowo; Happy Sunaryanto
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4824

Abstract

Intervensi eksekutif terhadap peradilan pidana muncul akibat desain konstitusional yang menempatkan Presiden pada posisi strategis dalam rantai penegakan hukum, termasuk melalui kewenangan prerogatif seperti amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi, serta kontrol administratif atas kepolisian dan kejaksaan. Penelitian ini mengkaji intervensi kekuasaan eksekutif dalam proses peradilan pidana di Indonesia serta dampaknya terhadap independensi dan integritas lembaga yudisial. Analisis menunjukkan bahwa kewenangan tersebut membuka ruang legal maupun politis bagi eksekutif untuk memengaruhi proses penyidikan, penuntutan, hingga koreksi putusan pengadilan. Kasus Hasto Kristiyanto, Tom Lembong, dan Ira Puspadewi memperlihatkan bagaimana intervensi dapat menimbulkan kontroversi, menciptakan ketimpangan perlakuan hukum, dan melahirkan preseden yang mengancam prinsip negara hukum. Dampaknya tidak hanya merusak due process of law, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik, melemahkan moralitas peradilan, serta memperkuat persepsi bahwa hukum berpihak pada kekuasaan. Temuan ini mendorong perlunya pembatasan normatif yang lebih ketat, transparan, dan akuntabel dalam penggunaan kewenangan prerogatif, serta penguatan mekanisme pengawasan dan integritas lembaga penegak hukum agar peradilan tetap menjadi benteng keadilan yang bebas dari pengaruh politik.
Enforcement of Applicable Laws in Society in The Context of National Criminal Law in Indonesia Happy Sunaryanto; Kurniawan Tri Wibowo
Journal Of Legal Studies Judex Praetor Vol. 1 No. 2 (2025): Journal Of Legal Studies Judex Praetor, Volume 1, No. 2, December 2025
Publisher : Universitas Amikom Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35671/judex.v1i2.112

Abstract

Executive intervention in criminal justice arises as a result of a constitutional design that places the President in a strategic position in the chain of law enforcement, including through prerogative powers such as amnesty, abolition, clemency, and rehabilitation, as well as administrative control over the police and prosecutor's office. This study examines the intervention of executive power in the criminal justice process in Indonesia and its impact on the independence and integrity of judicial institutions. The analysis shows that this authority opens up legal and political space for the executive to influence the process of investigation, prosecution, and correction of court decisions. The cases of Hasto Kristiyanto, Tom Lembong, and Ira Puspadewi show how intervention can cause controversy, create inequality in legal treatment, and create precedents that threaten the principle of the rule of law. The impact not only undermines the due process of law, but also lowers public trust, weakens the morality of the judiciary, and strengthens the perception that the law is in favor of power. These findings encourage the need for stricter, more transparent, and accountable normative restrictions on the use of prerogative authority, as well as the strengthening of oversight mechanisms and the integrity of law enforcement agencies so that the judiciary remains a bastion of justice that is free from political influence.