<![CDATA[Dewasa ini praperadilan mendapat tempat yang begitu penting dalam hukum acara pidana, bahkan hampir dapat dikatakan setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana kemudian ditetapkan menjadi tersangka, upaya hukum yang pertama dilakukan adalah praperadilan. Tuntutan penggunaan praperadilan semakin menguat di dalam masyarakat yang terindikasi dituduh melakukan tindak pidana. Sebab dalam berbagai kasus-kasus pidana selama ini yang terjadi memperlihatkan bahwa praperadilan menunjukkan adanya perlindungan, tidak hanya menyangkut keadilan, melainkan juga terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan upaya paksa dalam kitab undang-undang hukum acara pidana secara limitatif tersebut, diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Namun demikian untuk lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia, atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang upaya paksa tersebut, disamping adanya pengaturan upaya paksa secara limitatif, maka di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dibentuk lembaga Praperadilan. Praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal.]]>
