<![CDATA[Konflik agraria di Indonesia merupakan persoalan kronis yang berakar pada ketimpangan struktural dalam penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Kasus di Desa Gunung Anten, Provinsi Banten, menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat petani lokal harus berhadapan dengan korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang menelantarkan lahan, sementara petani menggantungkan hidup pada tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika konflik agraria di Gunung Anten dengan menekankan peran serikat petani Pergerakan Petani Banten (P2B) dan kehadiran negara melalui kebijakan reforma agraria. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur, berdasarkan analisis sumber-sumber tertulis dari laporan organisasi, regulasi, dan publikasi akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2B berperan sebagai kekuatan kolektif yang mampu mengonsolidasikan perjuangan petani serta mengorganisir aksi advokasi secara demokratis dan partisipatif. Kehadiran negara melalui program Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dan pemberian hak milik bersama menjadi faktor kunci dalam penyelesaian konflik, sekaligus memperkuat posisi tawar petani secara sosial, politik, dan ekonomi. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria menuntut sinergi antara kekuatan sosial petani yang terorganisir dan kehadiran negara yang berpihak pada rakyat, bukan hanya melalui distribusi tanah, tetapi juga pembinaan berkelanjutan demi terwujudnya keadilan agraria sejati.]]>
