<![CDATA[Fenomena perkawinan tidak tercatat, termasuk nikah siri, masih umum terjadi di Indonesia dan menyebabkan perempuan serta anak berada dalam posisi hukum yang rentan. Pemerintah menerapkan kebijakan pencantuman status “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga sebagai bentuk pengakuan administratif dan perlindungan hukum perempuan dan anak melalui Permendagri Nomor 118 tahun 2017. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kuantitatif melalui survei terhadap masyarakat di Kota Surabaya. Sampel penelitian dipilih dengan purposive sampling menghasilkan 167 sampel. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi dan persentase dengan aplikasi SPSS 27. Hasil survei dikaji secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan administrasi kependudukan, serta ditafsirkan melalui perspektif teori feminisme liberal dimana hukum sebagai sarana mewujudkan kesetaraan gender. Uji reliabilitas menunjukkan Cronbach’s Alpha 0,858 dan uji Pearson dengan signifikansi < 0,001 yang menunjukkan item pertanyaan reliabel dan valid. Analisis terhadap delapan indikator termasuk: kepastian hukum, legalitas keluarga, rasa aman, perlindungan istri dan anak, serta kesetaraan gender. Seluruh indikator menunjukkan tingkat persetujuan tinggi pada kategori setuju dan sangat setuju, menandakan persepsi responden yang sangat positif terhadap pencatatan perkawinan tidak tercatat. Meskipun pencatatan belum sepenuhnya menyetarakan status hukum dengan perkawinan resmi, temuan menunjukkan peran pentingnya dalam menjamin perlindungan dasar. Penelitian ini merupakan analisis awal terhadap dampak kebijakan pencatatan perkawinan dengan cakupan lokasi yang terbatas. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis untuk menggambarkan dampak kebijakan terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari tujuan hukum nasional. Protection of Women's and Children's Rights through the Unregistered Marriage Registration Policy Unregistered marriages, including nikah siri, remains common in Indonesia, placing women and children in vulnerable positions. Pursuant to Minister of Home Affairs Regulation No. 118 of 2017, unregistered marriages are recorded on the Family Card as a form of administrative recognition and legal protection for women and children involved in such marriages. This study aims to analyze the impact of this policy on legal protection and the fulfillment of women’s and children’s rights in unregistered marriages. Using a socio-legal approach with a quantitative method, a survey was conducted among residents of Surabaya City with a total sample of 167 selected through purposive sampling. Data were analyzed using descriptive statistics of frequency and percentage distributions with SPSS 27. The survey results were examined normatively based on marriage and civil administration laws and interpreted through liberal feminist theory. Reliability testing showed a Cronbach’s Alpha of 0.858, and the Pearson test with significance < 0.001 confirmed that all items were reliable and valid. Analysis of eight indicators including legal certainty, family legitimacy, security, protection of wives and children, and gender equality—revealed high agreement levels in the “agree” and “strongly agree” categories, indicating positive perceptions of unregistered marriage registration. Although registration has not fully equalized legal status with formal marriage, the findings highlight its essential role in ensuring basic protection. This study provides an initial analysis of policy impacts within a limited scope, suggesting further research to explore broader effects on women’s and children’s legal protection as part of national legal objectives.]]>
