<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah nagari serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mitigasi bencana banjir bandang di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari menjalankan berbagai bentuk peran dimulai dari peran utama ditunjukkan melalui kepemimpinan tanggap Wali Nagari dalam pengambilan keputusan saat darurat bencana, seperti relokasi warga dan koordinasi cepat dengan BPBD. Peran tambahan tampak melalui inisiatif pemerintah nagari dalam mendukung keberlanjutan Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagai aktor pendukung mitigasi. Peran formal dijalankan sesuai mandat kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk pelaporan kepada instansi vertikal dan pengaktifan posko darurat. Di sisi lain, peran informal terefleksi dalam pengorganisasian relasi sosial dan pemanfaatan solidaritas masyarakat, seperti penempatan pengungsi di rumah saudara dan pelibatan warga dalam pemantauan sungai secara bergiliran. Peran sosial pemerintah tampak dari fungsi fasilitasi komunikasi risiko, walau belum optimal karena masih bersifat satu arah. Terakhir, peran kultural muncul dalam konteks integrasi nilai-nilai lokal seperti gotong royong dalam upaya penanganan bencana meskipun masih belum terstruktur secara sistematis dalam kebijakan mitigasi. Pelaksanaan mitigasi dihadapkan pada tantangan struktural dan kelembagaan, termasuk keterbatasan kewenangan teknis, keterlambatan realisasi kebijakan, minimnya logistik dan pelatihan berbasis risiko lokal, serta rendahnya literasi bencana dan hambatan kultural dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas pemerintah nagari melalui integrasi antara pendekatan ilmiah, kebijakan responsif, dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Hal ini penting untuk membangun sistem mitigasi yang partisipatif, tanggap, dan berkelanjutan di wilayah rawan bencana. Abstract This study aims to analyze the role of the nagari government and the challenges faced in efforts to mitigate flash flood disasters in Nagari Bukik Batabuah, Agam Regency, West Sumatra. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through direct observation and in-depth interviews. The results show that the nagari government performs various roles, starting from the main role demonstrated through the responsive leadership of the Wali Nagari in decision-making during emergency disasters, such as relocating residents and rapid coordination with the BPBD. Additional roles are evident through the initiatives of the nagari government in supporting the sustainability of the Kelompok Siaga Bencana(KSB) as supporting actors in mitigation.The formal role is carried out according to institutional mandates based on laws and regulations, including reporting to vertical agencies and activating emergency posts. On the other hand, the informal role is reflected in the organization of social relations and the utilization of community solidarity, such as placing refugees in the homes of relatives and involving residents in river monitoring on a rotating basis. The social role of the government is evident in the function of facilitating risk communication, even though it is not yet optimal as it remains one-way. Lastly, the cultural role emerges in the context of integrating local values such as mutual assistance in disaster management efforts, although it has not yet been systematically structured in mitigation policies. The implementation of mitigation faces structural and institutional challenges, including limitations in technical authority, delays in policy realization, a lack of logistics and training based on local risks, as well as low disaster literacy and cultural barriers in the community.]]>
