<![CDATA[Penelitian ini mengkaji peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menjamin terpenuhinya akses keadilan bagi komunitas berpenghasilan rendah dalam kerangka negara hukum Indonesia. Meskipun konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum, masyarakat miskin masih menghadapi hambatan struktural, ekonomis, dan sosial yang menghalangi mereka memperoleh perlindungan hukum yang layak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas LBH dalam penyelenggaraan bantuan hukum, mengidentifikasi kendala kelembagaan dan operasional yang dihadapi, mengevaluasi strategi yang digunakan dalam memperluas akses layanan hukum, serta merumuskan model penguatan LBH sebagai instrumen negara dalam pemenuhan hak atas keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif melalui studi literatur, analisis dokumen, dan studi kasus pada beberapa LBH di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH berperan penting sebagai jembatan akses keadilan melalui pendampingan litigasi, advokasi struktural, pemberdayaan hukum masyarakat, dan pemantauan HAM. Namun, efektivitas tersebut masih terbatas oleh minimnya pendanaan, ketimpangan distribusi layanan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta tantangan digitalisasi, terutama pada masa pandemi. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan LBH melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kemitraan lintas sektor, dan optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sangat diperlukan agar akses keadilan bagi kelompok berpenghasilan rendah dapat terwujud secara substantif dan berkelanjutan.]]>
