<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perjanjian waralaba di Indonesia. Sistem waralaba kerap dipilih oleh UMKM karena kemudahan implementasi usaha serta akses terhadap merek dan manajemen yang telah mapan. Namun, banyak franchisee UMKM menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman terhadap klausul kontrak, tidak terpenuhinya legalitas formal seperti pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), serta ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian yang umumnya didominasi oleh franchisor. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM dan praktisi hukum, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perjanjian waralaba oleh UMKM belum memenuhi ketentuan formal dan masih memuat klausul yang merugikan franchisee, sehingga berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dan meningkatnya risiko sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap franchisee UMKM dapat ditingkatkan melalui penerapan kontrak standar, kewajiban akta autentik dan STPW, edukasi hukum, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Upaya ini penting untuk menciptakan hubungan kontraktual yang seimbang dan keberlanjutan usaha UMKM waralaba di Indonesia.]]>
