<![CDATA[Perkembangan ekonomi digital mendorong perubahan cara pandang dalam hukum perdata, terutama terkait pengakuan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam perjanjian utang-piutang. Konten YouTube, sebagai karya cipta audio-visual yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan melalui adsense, sponsorship, hingga monetisasi pihak ketiga, pada dasarnya memenuhi unsur objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Hak Cipta. Namun, penerapannya sebagai jaminan tidak berjalan mulus karena sejumlah hambatan struktural yang masih belum teratasi. Tantangan utama muncul dari belum adanya standar valuasi yang jelas terhadap nilai ekonomi konten digital, ketidakpastian mekanisme eksekusi ketika debitur wanprestasi, serta tingginya risiko hilangnya objek jaminan secara tiba-tiba akibat kebijakan platform seperti copyright strike, content removal, atau penonaktifan kanal. Situasi ini menciptakan kerentanan hukum bagi kreditur maupun debitur karena objek yang dijaminkan dapat lenyap bukan karena tindakan para pihak, tetapi karena intervensi platform. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan statute dan konseptual untuk menilai kelayakan konten YouTube sebagai objek fidusia serta menggali kemungkinan penerapan konsep droit de suite sebagai pendekatan mitigasi. Konsep ini menekankan bahwa hak kebendaan tetap mengikuti objeknya, sehingga dapat menjadi dasar perlindungan ketika konten berpindah bentuk, dialihkan, atau terkena tindakan administratif dari platform. Temuan penelitian menunjukkan perlunya perumusan kerangka fidusia digital yang lebih adaptif, termasuk mekanisme penilaian nilai ekonomi konten, perlindungan terhadap risiko kontrol platform, serta kepastian eksekusi ketika terjadi wanprestasi. Reformasi kebijakan diperlukan untuk memastikan kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai jaminan sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.]]>
