<![CDATA[Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berfungsi sebagai penjaga konstitusi sekaligus penafsir terakhir atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi memastikan agar seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar konstitusi, seperti prinsip demokrasi, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan negara. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat yang bersifat final dan langsung berlaku, sehingga menimbulkan akibat hukum tidak hanya terhadap norma yang dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional, tetapi juga terhadap proses legislasi selanjutnya. Putusan tersebut mewajibkan pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan norma yang dibatalkan maupun merumuskan norma hukum baru yang lebih sejalan dengan ketentuan konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis sejauh mana kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi pembentukan norma baru. Pendekatan ini memungkinkan kajian mendalam terhadap relasi antara putusan pengujian undang-undang dengan perubahan struktur norma dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya alat pengendali konstitusionalitas, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman normatif yang memberikan arah bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun regulasi yang lebih selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat melalui harmonisasi antara konstitusi dan produk legislasi.]]>
