<![CDATA[Abstract In various corners of Indonesia, including Pontianak City, small stalls selling retail fuel oil (BBM) are rampant and operate without official permits, a phenomenon that reflects the infrastructure gap between cities and villages and the complexity of the informal economy. Data from the Pontianak City DPMPTSP shows that of the total kiosks that operate, only 124 are registered in the OSS, while the other 243 are not licensed, posing a risk to safety, environment, and state losses due to from fuel subsidies that do not comply with Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. However, behind their illegal status, these stalls meet the needs of the community in areas with minimal access to official petrol stations and become a source of livelihood, so rigid law enforcement without proper alternatives has the potential to cause socio- economic turmoil. Therefore, the researcher uses an empirical sociological research method. The first of the factors causing sellers of illegal retail pertalite fuel kiosks in Pontianak City include the existence of an entrepreneurial spirit/eunterpreneur, a lack of employment from the government so that it cannot meet the needs of the community, the distance from the location of petrol stations, lack of legal awareness and high consumer demand. Second, legal factors include weak law enforcement, lack of supervision from local governments, complicated/non-transparent licensing processes, unclear regulations/legal loopholes, and so on. Efforts to fulfill order for illegal retail pertalite fuel sellers in Pontianak City such as increasing supervision and legal awareness, strengthening cooperation and others. The sale of illegal Pertalite fuel in Pontianak is triggered by economic factors, weak supervision, and social support. The government responded by forming a Task Force, control operations, and public education. This legal and social approach aims to increase awareness, suppress violations, and create an orderly. Keywords: Retail fuel, Illegal, Government Policy Abstrak Di berbagai pelosok Indonesia termasuk Kota Pontianak marak ditemui kios-kios kecil penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran yang beroperasi tanap izin resmi, sebuah fenomena yang mencerminkan kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa serta kompleksitas ekonomi informal. Data dari DPMPTSP Kota Pontianak menunjukkan bahwa dari total kios yang beroperasi, hanya 124 yang terdaftar dalam OSS, sementara 243 lainnya tidak berizin, menimbulkan risiko keselamatan, lingkungan, dan kerugian negara akibat ditribusi BBM yang tidak mematuhi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun, dibalik status ilegalnya, kios-kios ini memenuhi kebutuhan masyarajat di daerah yang minim akses ke SPBU resmi dan menjadi sumber penghidupan, sehingga penegakan hukum yang kaku tanpa alternatif layak justru berpotensi menimbulkan gejolak sosial-ekonomi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Faktor-faktor penyebab penjual kios BBM pertalite eceran ilegal di Kota Pontianak yang pertama faktor sosial meliputi adanya jiwa wirausaha/eunterpreneur, kurangnya lapangan kerja dari pemerintah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, jauhnya jarak lokasi SPBU, kurangnya kesadaran hukum dan permintaan konsumen yang tinggi. Kedua, faktor hukum meliputi penegakan hukum yang lemah, kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, proses perizinan yang rumit/tidak transparan, ketidakjelasan regulasi/celah hukum, dan sebagainya. Upaya pemenuhan ketertiban bagi penjual BBM pertalite eceran ilegal di Kota Pontianak seperti peningkatan pengawasan dan kesadaran hukum, penguatan kerja sama dan lain-lain. Penjualan BBM Pertalite ilegal di Pontianak dipicu faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, dan dukungan sosial. Pemerintah menanggapi dengan membentuk Satgas, operasi penertiban, serta edukasi masyarakat. Pendekatan hukum dan sosial ini bertujuan meningkatkan kesadaran, menekan pelanggaran, dan menciptakan distribusi BBM yang tertib. Kata Kunci: BBM Eceran, Ilegal, Kebijakan Pemerintah]]>
