<![CDATA[Abstract This study examines law enforcement against distributors of traditional medicines without marketing authorization in Pontianak City. The research is motivated by the widespread circulation of unlicensed traditional medicines containing hazardous chemical substances that fail to meet safety and quality standards. The objectives of this study are to identify the forms of unauthorized traditional medicine distribution over the past five years, analyze the implementation of law enforcement, and review the legal basis applied in enforcement actions. The research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through documentation studies and interviews with officials from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) of Pontianak City. The results indicate that law enforcement against traditional medicine distributors without authorization in Pontianak City is predominantly limited to administrative sanctions such as written warnings, product confiscation, and destruction. Criminal prosecution is only applied in specific cases involving threats to public health. The main obstacles include limited human resources, inadequate laboratory facilities, the absence of local regulations specifically governing traditional medicine supervision, and low public legal awareness. Keywords: Law enforcement, traditional medicine, marketing authorization, BPOM, Pontianak Abstrak Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat tradisional tanpa izin di Kota Pontianak. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih maraknya peredaran obat tradisional tanpa izin yang mengandung bahan kimia berbahaya serta tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk peredaran obat tradisional tanpa izin selama lima tahun terakhir, menganalisis pelaksanaan penegakan hukumnya, serta mengkaji dasar hukum yang digunakan dalam proses penindakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengedar obat tradisional tanpa izin di Kota Pontianak masih didominasi oleh penerapan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penyitaan, dan pemusnahan produk. Penegakan hukum pidana hanya dilakukan pada kasus tertentu yang membahayakan kesehatan masyarakat. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana laboratorium, belum adanya peraturan daerah khusus, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kata Kunci: Penegakan hukum, obat tradisional, tanpa izin, BPOM, Pontianak]]>
