Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Administrasi Negara Ethos and Pragmatic Law Review
Purnama, Dita
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Transformasi Pelayanan Administrasi: Studi Kasus Pionirs Di Kota Pontianak Nur, Utami; Hestiantini, Adila Puspa; Purnama, Dita
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 2 (2025): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i2.328

Abstract

Digitalization of public services at the Pontianak City Population and Civil Registration Service is implemented through an online service website which is usually called PIONIRS (Pelayanan Online dari Rumah Sendiri / Online Services from Home). The aim of this research is to find out how PIONIRS is implemented as a form of digitalization of public services in Pontianak City based on the three principles of agile governance from Luna, Kruchten, and Moura (2015), namely Based on quick wins, Systematic and adaptive approach, and Simple design and continuous refinement. This research uses qualitative research with a case study approach. Data collection techniques in this research are through primary sources, namely interviews, surveys, and observations. The informants in this research were determined purposively. The informants were considered competent in relation to PIONIRS in Pontianak City. All fields because it concerns all services at the Pontianak City Population and Civil Registration Service. The fields that handle PIONIRS applications/websites are Management of Population Administration Information (PIAK) and Data Utilization at the Pontianak City Population and Civil Registration Service. In this research, the Miles & Huberman interactive model was used to analyze the data qualitatively. PIONIRS has been a transformative solution for Pontianak City, streamlining administrative processes and providing residents with a user-friendly, accessible platform for population services. The implementation of agile governance principles has enabled quick wins, systematic and adaptive approaches, and continuous refinement, resulting in a successful and efficient online service for the community.
Analisis Implementasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Industri Singkong di Provinsi Lampung PURNAMA, DITA; Hestiantini, Adila Puspa; Nur, Utami
Ethos and Pragmatic Law Review Vol. 1 No. 2 (2025): Ethical and Pragmatic Perspectives on Contemporary Legal Issues in Governance a
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/ethos.v1i2.142

Abstract

Provinsi Lampung dikenal sebagai wilayah penghasil singkong terbesar di Indonesia, namun pengelolaan industrinya masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya ketidakstabilan harga, posisi tawar petani yang rendah, serta proses hilirisasi yang belum berkembang optimal. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola industri singkong di Lampung dengan memanfaatkan model implementasi George C. Edwards III, yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan, dengan menelaah berbagai regulasi resmi seperti Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, serta referensi akademik dan laporan yang berkaitan dengan tata niaga singkong dan kebijakan harga komoditas pertanian. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara efektif, ditandai oleh lemahnya penyebaran informasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan, rendahnya komitmen pelaksana di tingkat operasional, serta struktur birokrasi yang belum terkoordinasi dengan baik. Kebijakan yang ada cenderung bersifat administratif dan normatif sehingga belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani maupun penguatan sektor hilir. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya, pembentukan lembaga khusus yang menangani tata niaga singkong, serta penerapan mekanisme evaluasi berkelanjutan guna memastikan tata kelola industri singkong yang lebih efektif dan berorientasi hasil.
Co-Authors Hestiantini, Adila Puspa Nur, Utami