<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus migrasi nonprosedural di Kabupaten Ende. Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan TKI masih belum optimal. Kebanyakan penelitian terdahulu lebih berfokus pada faktor internal di lingkungan pemerintah, lembaga pelaksana, dan perusahaan perekrutan, sehingga cenderung membahas kendala administratif dan kelembagaan. Penelitian ini berupaya memperluas cakupan penelitian dengan menekankan peran faktor eksternal, seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, jaringan kekerabatan, dan tradisi budaya migrasi, yang turut menentukan dinamika implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif eksploratif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi, serta validasi melalui triangulasi. Subjek penelitian meliputi aparat pemerintah daerah, BP3MI, kepolisian, kepala desa/kecamatan, LSM, organisasi sosial, mantan TKI, dan keluarga TKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan migran di Kabupaten Ende dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi rumah tangga, perbedaan upah, budaya kekerabatan, dan jaringan migrasi sosial, serta faktor internal, seperti lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan anggaran, dan ketiadaan regulasi khusus. Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan migrasi non-prosedural memerlukan transformasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat agar pengelolaan migrasi lebih aman dan bermartabat.]]>
