Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal al-Afkar, Journal For Islamic Studies JPH Galunggung
Rani Mariana
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JPH Galunggung

 1 
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDIRIAN BANGUNAN DI TANAH SEMPADAN PANTAI MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DITINGKAT REGIONAL Yoga Nuryana; Rani Mariana
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 2 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jphgalunggung.v2i2.12

Abstract

Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa tanah harus dimanfaatkan sebagai fungsi sosial dan dijaga keberlanjutannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Salah satu langkah penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah pengaturan tanah sempadan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sempadan pantai didefinisikan sebagai daerah daratan sepanjang tepi pantai dengan lebar minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan batas sempadan pantai disesuaikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan karakteristik topografi, biofisik, dan hidro-oseanografi pantai, serta mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, budaya, dan perlindungan terhadap bencana alam seperti gempa, tsunami, erosi, abrasi, serta untuk melindungi ekosistem pesisir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan teori, konsep, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta studi pustaka yang mencakup buku, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya untuk memperkuat analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memberikan penegakan hukum yang tegas terhadap masyarakat yang membangun bangunan di wilayah tanah sempadan pantai, seperti yang terjadi di pantai Cipatujah, Batukaras di Jawa Barat, dan pantai Tanjung Bunga di Sulawesi Selatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah setempat seyogyanya perlu mengubah fungsi tanah sempadan pantai yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau bisnis, agar kemudian dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat untuk membangun tempat usaha baru bagi masyarakat lokal di sektor pariwisata dan kuliner, dengan mempertimbangkan posisi garis sempadan terbaru yang telah ditetapkan.
KONSEP, FILOSOFIS, DAN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DI INDONESIA Rani Mariana
Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Vol 2 No 3 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jphgalunggung.v2i3.79

Abstract

Fiscal policy in Indonesia is generally based on the concepts of efficiency, equitable development, and macroeconomic stability. The goals are positive economic growth, expanding employment opportunities, improving public welfare, and maintaining economic competitiveness. The philosophy of fiscal policy in Indonesia is enshrined in the 1945 Constitution, which prioritizes the prosperity of the people. State financial management prioritizes the principles of accountability, transparency, and value for money. Furthermore, justice and equity in development are also the basis for preparing the annual State Budget (APBN). Fiscal policy is implemented through careful planning and management of the APBN to maintain fiscal sustainability, primarily through optimizing domestic revenues, rationalizing state spending, and prudently managing the budget deficit. Islamic fiscal policy instruments in Indonesia have been accommodated through regulations on zakat (zakat), waqf (waqf), and Islamic finance, although they have not yet been fully implemented. Islamic fiscal policy is aimed at achieving income equality and social justice, encouraging real sector-based growth, maintaining monetary stability, and improving public welfare. Thus, Islamic fiscal policy in Indonesia is expected to spur improvements in the welfare of the Indonesian people at both the macro and micro levels through the multiplier effect of sustainable economic development.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Ending Solehudin Yoga Nuryana