Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementation of the Concept of Islamic Criminal Responsibility in Indonesian Positive Law Humairaharahap; Diana Sri Utami; Siti Hadijah; Cintami Grece NR; M. Rahman Rizki
ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 (2024): DESEMBER 2024 :ISNU Nine-Star_INS9MJ
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/ins9mj.v1i3.501

Abstract

The positive legal system of Indonesia is not in line with the idea of ​​accountability from Jinayah. Criminal responsibility according to Islamic criminal law is based on the awareness and intention of the perpetrator (mens rea) and proof of the unlawful act (actus reus), which is in line with the principles of sharia. The purpose of this study is to study how the concept of Islamic criminal responsibility can be applied to Indonesian law by considering the principles of justice, humanity, and uniformity in accordance with the country's constitution. The research method used is normative, by looking at various laws in Indonesia and reading literature on Islamic criminal law and its implementation in countries with Islamic law. The results of the study indicate that, although there are fundamental differences between Islamic law and Indonesian positive law, some elements of the concept of Islamic criminal responsibility can be exploited, especially in cases containing certain crimes such as qisas, diyat, and ta'zir. By considering Pancasila as the philosophical foundation of the state, these elements can be exploited. It is hoped that this implementation will help strengthen the national legal system by providing space for the religious values ​​that live in it.
Penghijauan Berbasis Ekoteologi sebagai Upaya Mitigasi Bencana di Desa Nahornop Marsada Hery Sahputra; Nela Agustin; Milfa Khasanah; Diana Sri Utami
Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge Vol. 3 No. 4 (2026): IJISK 2026
Publisher : Fakultas Pendidikan Ilmu Keguruan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/ijisk.v3i4.722

Abstract

Kerusakan lingkungan dan berkurangnya tutupan vegetasi pada daerah aliran sungai dapat meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan erosi. Upaya mitigasi terhadap kondisi tersebut tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis, tetapi juga partisipasi masyarakat dan penguatan nilai yang mendasari perilaku pelestarian lingkungan. Ekoteologi menawarkan pendekatan yang menghubungkan hubungan manusia dengan alam melalui nilai-nilai keagamaan, sehingga pelestarian lingkungan dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Tuhan. Kegiatan ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan penghijauan berbasis ekoteologi sebagai upaya mitigasi bencana di Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan analisis laporan kegiatan penghijauan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2026. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penghijauan dapat menjadi bentuk tindakan preventif berbasis lingkungan sekaligus media untuk membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Namun, kegiatan ini belum dapat membuktikan secara kuantitatif penurunan kejadian banjir karena belum dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah penanaman. Dengan demikian, penghijauan berbasis ekoteologi di Desa Nahornop Marsada dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mitigasi berbasis ekosistem yang membutuhkan pemeliharaan, pemantauan, dan keberlanjutan program.
Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Diana Sri Utami; Cintami Grece Novita Ramadani
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 4 (2026): Desember (In Press)
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v5i4.1379

Abstract

Bantuan hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum dan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah dan minim pengetahuan hukum yang kesulitan memperoleh pendampingan hukum yang layak. Dalam kondisi ini, advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memegang peran strategis untuk memberikan pendampingan, konsultasi, pembelaan, serta perlindungan hak-hak hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran advokat dalam pemberian bantuan hukum melalui LBH serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis mencakup UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, PP No. 42 Tahun 2013, serta berbagai literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran advokat melalui LBH tidak hanya terbatas pada kuasa hukum dalam jalur litigasi, tetapi juga mencakup konsultasi, pendampingan, edukasi hukum, penyelesaian sengketa nonlitigasi, hingga perlindungan hak asasi manusia. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana dan tenaga hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta belum meratanya jangkauan layanan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara advokat, LBH, pemerintah, organisasi advokat, dan masyarakat guna memperluas akses terhadap keadilan secara menyeluruh.