Rotzami Rotzami
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kualitas Pelayanan Aduan Darurat Melalui Call Center 112: (Studi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah) Rida Amelia Citradewi; Rotzami Rotzami
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v6i1.4458

Abstract

Paradigma SPBE di Indonesia mendorong transformasi pemerintahan menuju e-government dan mempercepat terwujudnya konsep Smart City. Upaya pemerintah untuk mewujudkannya yaitu melalui Layanan Call Center 112 sebagai sistem keamanan yang terintegrasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di beberapa daerah masih ditemukan kendala salah satunya mengenai kecepatan dalam merespons aduan darurat. Sementara itu, Layanan Call Center 112 Kota Semarang menerima penghargaan di tahun 2020 sebagai pelaksana program layanan Call Center 112 terinovatif, hal tersebut menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan kualitas pelayanan aduan darurat dengan mengeksplorasi pelayanan Call Center 112 Kota Semarang. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena penelitian serta menemukan sebab atau aspek yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan teori Zeithaml yang mencakup lima dimensi, yaitu: tangibel, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jumlah panggilan masuk yang terdisposisi melalui layanan ini selama 2022 – 2023 mengalami peningkatan. Hasil penelitian menunjukkan pada dimensi tangibles terdapat sarana dan prasarana yang memadai, namun masih kurang dalam hal kedisiplinan dan kemudahan akses, pada dimensi reliability terdapat pelatihan yang rutin dilaksanakan oleh pengelola layanan serta standar pelayanan yang jelas, pada dimensi responsiveness terdapat komitmen dari pengelola layanan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat, dan tepat waktu, serta sangat terbuka terhadap komplain dari masyarakat, pada dimensi assurance terdapat beberapa regulasi serta adanya kerja sama dengan beberapa komunitas relawan sebagai jaminan keberhasilan pelayanan, pada dimensi empathy menunjukkan sikap pengelola layanan yang profesional dalam menanggapi aduan darurat. Kata kunci: Call Center 112; Kota Pintar; Kualitas Pelayanan; Pelayanan Aduan Darurat.
Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Nagari di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Benita Valah; Rotzami Rotzami; Ardieansyah Ardieansyah
Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi Vol. 5 No. 1 (2025): April: Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jutiti.v5i1.5309

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the village financial management system in an effort to improve the efficiency and transparency of nagari financial management in Harau District, Lima Puluh Kota Regency. The village financial system is an important instrument in the financial governance of village or nagari governments, supporting accountability, efficiency, and transparency. Using a descriptive qualitative approach, this study collects data through in-depth interviews, observation, and documentation studies in five nagari in Harau District. The results show that the implementation of the village financial system has brought significant changes in increasing the efficiency of budget management and the transparency of financial reporting. Several supporting factors for the successful implementation have been identified, including the commitment of nagari leaders, adequate human resource capacity, and support from information technology infrastructure. However, some challenges remain, such as the limited expertise of nagari officials in operating the system and uneven internet connectivity. This research recommends strengthening the capacity of nagari officials through ongoing training, providing adequate information technology infrastructure, and developing a more comprehensive monitoring and evaluation system.