Johan Kristian Zebua
Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Keefektifan Fungsi PTUN Sebagai Lembaga Peradilan Penjamin Kebenaran Masyarakat Garren Octo Wijaya; Kevin Chandra Hanggono; Marcell Tirta Pratama; Aldif Raja Putra Fajar; Lioni Anggraini; Johan Kristian Zebua
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4876

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan penting dalam menjamin keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif pejabat publik. PTUN memiliki fungsi untuk menguji keabsahan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak masyarakat. Artikel ini mengkaji keefektifan PTUN sebagai lembaga yang dapat melindungi hak-hak masyarakat melalui pemahaman faktor hukum, politik, dan sosial yang mempengaruhi kinerjanya. Selain itu, peran hakim PTUN dalam menjaga independensi dan objektivitas juga menjadi fokus utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PTUN memiliki banyak kelebihan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas bagi masyarakat, namun tantangan seperti ketidaktahuan hukum di kalangan masyarakat, birokrasi yang rumit, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengadilan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat independensi hakim, serta menyediakan dukungan yang lebih besar dari pemerintah untuk memastikan keefektifan PTUN dalam melindungi hak-hak masyarakat.
A Comparative Legal Study on the Regulation of Torts in Indonesia and Singapore Johan Kristian Zebua; Joel Zevanya Paparang; Paolo Gibran Joesoef; Kenzie Samuel Tumondanh Bakara; Rifaldo Aditya
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 5 No. 5 (2025): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v5i5.1238

Abstract

This study aims to compare the regulation of unlawful acts in the legal systems of Indonesia and Singapore. Indonesia applies the concept of onrechtmatige daad derived from Dutch civil law and regulated in Articles 1365–1380 of the Civil Code, while Singapore adopts the common law system inherited from England that places torts as the basis of civil liability. This study uses a normative-comparative approach by examining the laws and regulations, doctrines, and court decisions of both countries. The analysis results show fundamental differences related to the elements, scope, and proof of unlawful acts. The Indonesian system provides more room for judicial interpretation by expanding the definition of unlawful acts, while Singapore uses a more structured classification of torts, such as negligence, nuisance, and defamation. The differences in legal systems have implications for legal protection for the community and the effectiveness of civil law enforcement. This research is expected to contribute to the development of comparative legal studies and national civil law reform.