Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Eti Karini
UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3Kg Oleh Distributor Kepada Usaha Mikro dan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) Ulia Ulfa; Maimun Maimun; Eti Karini
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5348

Abstract

Program konversi energi melalui distribusi gas elpigi 3kg bersubsidi sebagai langkah strategis pemerintah mendukung kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah di Desa Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi partisipatif terhadap berbagai pihak. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan sesuai amanat regulasi. Penyaluran gas elpiji 3kg masih didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke atas dan ASN, sehingga kelompok rentan sulit mendapatkan akses. Faktor-faktor penyebab meliputi lemahnya sistem verifikasi identitas penerima, minimnya mekanisme pengawasan multi-level, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Analisis fiqh siyasah tanfidziyah menunjukkan implementasi kebijakan bertentangan dengan prinsip keadilan distributif (al-'adalah), pelaksanaan amanah dalam pengelolaan kebijakan publik, dan orientasi kemaslahatan umat. Dampak ketidaktepatan sasaran menciptakan efek yang merugikan kelompok target dan mengurangi efektivitas program konversi energi. Hal ini mengakibatkan distribusi subsidi menjadi salah sasaran dan menimbulkan ketimpangan.  
Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Mekanisme Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pemilih Ganda (Studi Bawaslu Provinsi Lampung) Revi Rahmawati; Eti Karini; Muhammad Jayus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pencegahan dan penanganan pemilih ganda pada pemilihan umum sebagaimana di atur dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Bawaslu Provinsi Lampung melalui perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Bawaslu Provinsi Lampung, serta ditunjang oleh studi dokumen terhadap regulasi perundang-undangan yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang dijalankan telah mencerminkan prinsip-prinsip fundamental Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, khususnya konsep keadilan (al-'adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah) dalam pengelolaan daftar pemilih. Implementasi prinsip hisbah sebagai sistem pengawasan berkelanjutan telah dimanifestasikan melalui koordinasi struktural dan partisipasi masyarakat dalam verifikasi data. Namun, efektivitas mekanisme masih terkendala oleh limitasi sumber daya manusia, akses terbatas terhadap data kependudukan, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah memberikan legitimasi normatif yang memperkuat landasan etik-moral dalam pengawasan pemilu, sekaligus meningkatkan akseptabilitas sistem demokrasi di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas institusional, optimalisasi sistem integrasi data berbasis teknologi, dan reformulasi regulasi yang lebih adaptif untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan pemilih ganda dalam konteks pemilu kontemporer.  
Co-Authors Maimun Maimun Muhammad Jayus Revi Rahmawati Ulia Ulfa