Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Yolanda Yuliani Pradigdo
Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Hak Cipta Umkm Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Angelia Laksana; Yolanda Yuliani Pradigdo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di era digital dalam kaitannya dengan hak cipta serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada era digital, UMKM sering mengalami pelanggaran hak cipta oleh perusahaan besar dengan sumber daya lebih sehingga UMKM tidak mampu memiliki ruang perlindungan. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum untuk mengkaji bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan yang adil. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi hukum yang membantu meningkatkan perlindungan hak cipta bagi UMKM. Menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan melalui data primer wawancara narasumber terkait serta hukum perundangan-undangan.
Implikasi Hukum Pemalsuan Identitas dalam Pembuatan Akta Notaris Elektronik Yolanda Yuliani Pradigdo; Angelia Laksana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6218

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong implementasi akta notaris elektronik sebagai bagian dari modernisasi sistem hukum di Indonesia. Namun, salah satu tantangan utama dalam penerapannya adalah potensi pemalsuan identitas yang dapat merugikan para pihak dan merusak integritas hukum. Pemalsuan identitas dalam pembuatan akta notaris elektronik menimbulkan implikasi hukum serius, termasuk batalnya akta dan tanggung jawab notaris. Penelitian ini menganalisis aspek keabsahan akta, kewajiban notaris, dan sanksi hukum berdasarkan UU Jabatan Notaris, UU ITE, dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan identitas dapat menyebabkan cacat hukum pada akta serta menimbulkan risiko pidana bagi pelaku. Notaris wajib memastikan keabsahan identitas dengan teknologi autentikasi yang memadai. Diperlukan penguatan regulasi dan sistem keamanan digital untuk mencegah praktik ini.
Co-Authors Angelia Laksana